Bukan Sekadar Janji: Program Konkret Pemprov Jateng Perkuat Pembangunan Keluarga
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana melalui program Bangga Kencana. Rakorda di Semarang membahas implementasi program ini. Tujuannya menciptakan sumber daya manusia unggul. Inisiatif seperti Genting, Sidaya, GATI, dan Tamasya diimplementasikan untuk mendukung keluarga.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui krisis komunikasi dalam keluarga, di mana anak-anak kini lebih memilih curhat kepada kecerdasan buatan (AI) ketimbang orang tua mereka. Pengakuan mengejutkan ini muncul dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2026 di Grhadika Bakti Praja Semarang, Selasa (14/4/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, secara blak-blakan mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena ini, mendorong Pemprov Jateng untuk memperkuat pembangunan keluarga melalui serangkaian program yang disebut Bangga Kencana.
Respons Programatik
Program Bangga Kencana, yang menjadi prioritas nasional, digulirkan sebagai upaya penguatan pembangunan keluarga di Jawa Tengah. Program ini mencakup lima inisiatif utama: Genting (Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting), Sidaya (Lansia Berdaya), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), Tamasya (Taman Asuh Sayang Anak), dan Super Apps.
Genting diimplementasikan melalui penguatan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK), advokasi, dan webinar “Ngopi Penak” seputar keluarga. Sementara itu, Tamasya berfokus pada Kabupaten/Kota Layak Anak, Forum Anak, serta Surat Edaran Gubernur Nomor 560/0002599 Tahun 2024 tentang Penyediaan Tempat Penitipan Anak Pekerja/Buruh, sekolah ramah anak, dan advokasi pengasuhan positif di tempat penitipan anak.
Program GATI didukung oleh Garpu Perak, Surat Edaran Gubernur tentang Gerakan SatuJamku, Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG), serta Kampanye He For She. Untuk Sidaya, Pemprov Jateng meluncurkan terobosan Serat Kartini (Sekolah Cerdas Perempuan Masa Kini) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Seluruh inisiatif ini dilengkapi dengan program Super Apps berbasis internet.
Rakorda ini, menurut Sumarno, merupakan momen strategis untuk menentukan langkah konkret dalam membangun keluarga yang kuat, sejahtera, dan mampu menciptakan sumber daya manusia unggul. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah program-program ini cukup untuk mengatasi akar masalah disorientasi komunikasi keluarga yang diakui sendiri oleh pemerintah?
Suara Pejabat
“Ternyata banyak curhatnya ke temannya ke AI. Tidak ke keluarga, tidak ke bapak/ibunya. Ini kita prihatin,” ujar Sumarno, menyoroti kegagalan fundamental dalam ikatan keluarga modern. Pengakuan ini menggarisbawahi urgensi masalah yang melampaui sekadar program birokratis.
Sumarno secara langsung mengajak keluarga untuk “kembali ke keluarga”, berkumpul, meletakkan gawai, dan berdialog. Ajakan ini menunjukkan bahwa masalahnya sudah sangat mendasar, membutuhkan intervensi langsung dari setiap individu keluarga, bukan hanya dari pemerintah.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Tengah, Rusman Effendi, menegaskan bahwa rakor ini bertujuan mendorong implementasi program prioritas BKKBN. “Kelima program prioritas ini memerlukan intervensi dan dukungan penuh dari seluruh pemerintah daerah,” katanya, menekankan keterlibatan multi-pihak.
Tantangan ke Depan
Di tengah pengakuan krisis komunikasi keluarga, Sumarno juga menyerahkan tiga penghargaan dalam program kependudukan dan keluarga kepada Kota Surakarta dan Kabupaten Temanggung, serta satu penghargaan kepada peserta terbaik program Tamasya dari Kabupaten Klaten. Pemberian penghargaan ini menimbulkan pertanyaan tentang relevansi capaian program di tengah masalah fundamental yang belum teratasi.
Fokus pada “pembangunan keluarga” dan “sumber daya manusia unggul” menjadi ironis ketika inti komunikasi keluarga sendiri telah bergeser ke ranah digital dan kecerdasan buatan. Tantangan sesungguhnya bukan hanya pada implementasi program, tetapi pada restorasi fondasi interaksi manusiawi yang kini tergerus teknologi.
