Dari Dialog Seni ke Aksi Nyata: Wali Kota Damar & Pegiat Seni Perkuat Budaya Peduli Kota.

Wali Kota Magelang Damar Prasetyoni menuding memudarnya kepedulian masyarakat sebagai biang kerok masalah sosial di kota itu, mencontohkan pencurian penutup gorong-gorong. Desakan untuk menumbuhkan “budaya peduli” dilontarkan dalam Dialog Budaya 2026 di Aula Cendikia Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Jumat (30/1/2026), memicu pertanyaan tentang efektivitas program kebudayaan yang ada.

Memudarnya Kepedulian Warga

Damar secara gamblang menyatakan insiden pencurian gorong-gorong bukan cerminan identitas warga Magelang. Ia menekankan, “Kita butuh menumbuhkan budaya baru, yaitu budaya peduli. Saling mengingatkan, bahwa mencuri itu tidak baik dan membahayakan orang lain.” Pernyataan ini sekaligus menyentil kegagalan kolektif dalam menjaga etika hidup bermasyarakat di tengah kota.

Pemerintah Kota Magelang mengklaim terus mengupayakan penguatan ekosistem kebudayaan. Dialog ini, disebut Damar, bukan sekadar seremonial, melainkan sarana krusial untuk mengisi “ruang jiwa dan pikiran” guna melahirkan referensi baru. Namun, urgensi dialog ini justru menyoroti lambatnya respons terhadap isu-isu fundamental kebudayaan dan etika yang seharusnya sudah tertanam.

Kepala Disdikbud Kota Magelang, Nurwiyono Slamet Nugroho, menegaskan forum tersebut sebagai langkah konkret menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Ia mengklaim Disdikbud kini bertransformasi dari “penjaga museum” menjadi fasilitator empat pilar: perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Klaim ini patut diuji dengan realitas di lapangan, mengingat masalah kepedulian masih menjadi sorotan utama.

Retorika Pemerintah dan Tantangan Budaya

“Saya yakin itu bukan budaya orang Kota Magelang,” tegas Damar, menyoroti insiden pencurian. Ia melanjutkan, “Inilah esensi kebudayaan yang sebenarnya, yakni perilaku dan etika hidup bermasyarakat.”

Damar juga menyatakan, “Dialog sangat penting untuk menyamakan persepsi dan membangun kepercayaan. Dalam konteks kebudayaan, peran pemerintah bukan untuk mengendalikan, melainkan membina dan memastikan ekosistem kebudayaan tetap lestari, berkembang, serta memberi makna nyata bagi masyarakat.”

Nurwiyono menambahkan, “Kota Magelang memang kecil secara geografis, tapi secara historis dan budaya, kita adalah raksasa.” Namun, ia mengakui tantangan besar: bagaimana 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dapat menjadi motor ekonomi kreatif tanpa menghilangkan kesakralannya. Pihaknya berharap masukan dari narasumber dan akademisi dapat menjadi landasan kebijakan strategis.

Latar Belakang dan Sorotan Kritis

Dialog tersebut dihadiri oleh narasumber ahli kebudayaan Maria Frimarini Nila W dan Khaji Habib, Wali Kota Damar, dan Wakil Wali Kota Sri Harso. Puluhan pegiat seni, akademisi, dan tokoh masyarakat Kota Magelang turut serta.

Acara ini, meski diklaim sebagai upaya pemajuan kebudayaan, secara implisit menyoroti kegagalan pemerintah kota dalam memupuk nilai-nilai dasar kemasyarakatan hingga harus berulang kali disuarakan dalam forum resmi. Ini memunculkan pertanyaan tentang prioritas dan efektivitas kebijakan kebudayaan selama ini, jika masalah kepedulian dasar masih menjadi topik pembahasan utama di tahun 2026.