Dasco Minta Penundaan Impor Pikap India: Makna di Balik Sikap DPR Pro
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerukan penundaan impor 105 ribu unit mobil pikap dari India untuk Koperasi Desa. Great Institute mengapresiasi langkah tersebut. Dasco meminta Presiden Prabowo Subianto membahas urgensi dan kesiapan industri otomotif dalam negeri setelah kembali. Permintaan disampaikan di Senayan, Jakarta, 23 Februari 2026.
Desakan keras datang dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad untuk menunda rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dari India. Keputusan strategis ini, yang berpotensi memukul industri otomotif nasional, dinilai terburu-buru dan tanpa pengawasan langsung Presiden.
Permintaan penundaan disampaikan Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 23 Februari 2026, menyusul informasi rencana pengadaan besar-besaran untuk kebutuhan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kritiknya tajam: Presiden Prabowo Subianto, yang sedang lawatan ke luar negeri, harus memberi arahan langsung dan pembahasan mendalam terkait urgensi serta dampak impor ini, termasuk menilai kesiapan industri lokal.
Urgensi Penundaan Impor Massal
Great Institute segera merespons, mengapresiasi langkah tegas Dasco. Dukungan ini menyoroti kekhawatiran luas terhadap kebijakan yang tampak digulirkan tanpa evaluasi komprehensif. Impor 105 ribu unit bukan angka main-main; ini adalah volume yang mampu mendistorsi pasar domestik secara signifikan.
Rencana impor ini, jika terlaksana, akan membanjiri pasar dengan produk asing, berpotensi mematikan denyut nadi industri otomotif dalam negeri yang sedang berusaha bangkit. Pertanyaan mendasar muncul: mengapa kebijakan strategis sebesar ini, dengan implikasi ekonomi nasional yang masif, bisa nyaris diputuskan tanpa kehadiran dan arahan langsung Kepala Negara?
Pemerintah seolah tergesa-gesa mendorong proyek ini, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan matang. Keberadaan Presiden di luar negeri dijadikan alasan kuat untuk menunda, namun akar masalahnya lebih dalam: transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan strategis.
Kesiapan industri otomotif dalam negeri menjadi poin krusial yang diangkat Dasco. Apakah studi kelayakan komprehensif telah dilakukan untuk memastikan bahwa kapasitas produksi lokal benar-benar tidak mampu memenuhi kebutuhan KDKMP? Atau ini hanya jalan pintas yang merugikan produsen domestik?
Penundaan ini bukan sekadar menunggu Presiden pulang. Ini adalah kesempatan paksa untuk mengkaji ulang seluruh rencana, menimbang ulang prioritas, dan memastikan kebijakan pro-industri dalam negeri tidak sekadar retorika kosong.
Teguran Langsung dari Parlemen
Dasco dengan tegas menyampaikan pesannya kepada pemerintah, menekankan perlunya jeda sebelum melangkah lebih jauh.
“Saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat Presiden masih di luar negeri. Tentunya Presiden pada saat pulang akan membahas detail-detail mengenai impor tersebut,” ujar Dasco, menyoroti kekosongan kepemimpinan dalam mengambil keputusan strategis ini.
Pernyataan ini bukan hanya permintaan formal, melainkan sebuah teguran langsung yang menggarisbawahi kegagalan sistemik. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi, di mana keputusan vital bisa terlewat tanpa persetujuan dan kajian mendalam dari pucuk pimpinan negara.
Rencana impor mobil pikap ini bukan kali pertama memicu kontroversi. Sejarah mencatat berbagai proyek pengadaan serupa yang berakhir dengan masalah, seringkali karena kurangnya perencanaan matang dan minimnya pertimbangan dampak jangka panjang terhadap ekonomi lokal. Kebijakan ini, jika dipaksakan, berisiko mengulang kesalahan masa lalu dan mengancam keberlangsungan industri otomotif domestik yang krusial.
