Di Forum PBB, Indonesia Paparkan Terobosan Penurunan Karhutla dan Pengakuan Hutan Adat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengklaim Indonesia berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) drastis, sembari mendorong pengakuan hutan adat. Pernyataan ini dilontarkan di United Nations Forum on Forests (UNFF), New York, Amerika Serikat, Senin (11/5), sebagai bagian dari narasi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

Klaim tersebut, yang disampaikan di panggung global, menekankan penurunan karhutla hingga 86 persen dalam satu dekade terakhir dan proses pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat. Namun, detail substansial dan verifikasi independen atas angka-angka tersebut masih minim.

Narasi Keberhasilan di Panggung Global

Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintahan Prabowo Subianto untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, selaras dengan target Global Forest Goals 2030 PBB. Ini adalah kerangka kerja global yang menuntut pemulihan tutupan hutan, perlindungan ekosistem, dan peningkatan manfaat ekonomi-sosial bagi masyarakat.

Sebagai “bukti” capaian, Raja Juli memaparkan penurunan luas karhutla menjadi 359.619 hektare pada 2025, anjlok drastis dari 2,6 juta hektare pada 2015. Dia mengklaim ini berkat penguatan sistem peringatan dini dan pengawasan.

Selain itu, pemerintah juga “berkomitmen” merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kemitraan lokal dan swasta. Ini adalah target ambisius tanpa disertai detail progres konkret yang mudah diukur.

Untuk perlindungan ekosistem, pemerintah “sedang memproses” pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat, dengan target rampung pada 2029. Masyarakat adat disebut sebagai “penjaga hutan terbaik,” namun proses pengakuan ini masih berjalan lambat.

Program perhutanan sosial juga disebut diperluas untuk pemberdayaan pemuda dan masyarakat adat. Terakhir, Raja Juli menyinggung penguatan kebijakan satu peta terpadu dan kolaborasi lintas sektor untuk melindungi satwa liar, serta pembentukan satgas pendanaan taman nasional.

Klaim dan Janji Menteri Kehutanan

“Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen terhadap pengelolaan hutan secara berkelanjutan sebagai bagian integral dari aksi iklim, konservasi biodiversitas, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan,” ujar Raja Juli, tanpa merinci strategi implementasi yang efektif.

Ia menambahkan, “Kemudian, pemerintah juga berkomitmen untuk merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis melalui kemitraan kuat dengan komunitas lokal dan pihak swasta.” Klaim ini, lagi-lagi, tidak disertai data kemajuan lapangan.

“Dan kami juga memperluas program perhutanan sosial sebagai pemberdayaan bagi para pemuda dan masyarakat adat,” tutupnya, memberikan kesan optimistis yang kontras dengan realitas tantangan di lapangan.

Konteks dan Realitas di Balik Klaim

UN Strategic Plan for Forests 2017–2030 adalah kerangka kerja global untuk menekan deforestasi dan mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan, memuat enam target utama Global Forest Goals.

Paparan Raja Juli ini merupakan bagian dari upaya Indonesia menampilkan citra positif di mata dunia, meski isu deforestasi, karhutla, dan konflik agraria di sektor kehutanan masih menjadi pekerjaan rumah besar.