Dilantik Ratusan Pejabat Purbalingga Didorong Tingkatkan Pelayanan Publik

PURBALINGGA – Sebanyak 213 orang pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ditarget untuk menghasilkan kinerja yang berdampak langsung bagi masyarakat. Bahkan, kinerja mereka akan dievaluasi secara berkala, mencakup kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah. Pesan tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, saat melantik par apejabat eselon yang terdiri dari satu orang pejabat eselon IIIA, 17 orang pejabat eselon IIIB, 132 orang pejabat eselon IVA, dan 63 orang pejabat eselon IVB, di Pendapa Dipokusumo, Jumat (14/8/2026). “Kerjakan tugas dan fungsi bapak/ibu dan berdampak kepada masyarakat. Masih banyak ruang untuk improvisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Fahmi. Fahmi meminta para pejabat tidak hanya menjalankan pekerjaan administratif, tetapi memastikan tugas dan program yang dilaksanakan menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Ia menekankan, pelayanan administrasi kependudukan, Mal Pelayanan Publik, kecamatan, kelurahan, kesehatan, pendidikan, dan layanan lainnya harus mudah diakses masyarakat. Pejabat juga diminta tidak saling melempar tanggung jawab atau membuat proses pelayanan menjadi berbelit. “Harus dipermudah. Harus mampu mensupport dengan sebaik mungkin, bukan lempar tanggung jawab, lempar tugas, menyulitkan, membuat ribet, atau mempersulit,” ujarnya. Fahmi juga meminta setiap program pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang jelas. Menurutnya, penyerapan anggaran bukan ukuran utama keberhasilan apabila tidak menghasilkan keluaran dan manfaat bagi masyarakat. “Penyerapan anggaran buat saya itu bukan sesuatu yang hebat. Tapi penyerapan anggarannya untuk apa? Kalau untuk sesuatu yang positif, untuk sesuatu yang punya dampak kepada masyarakat, maka itu kinerja yang bagus,” katanya. Untuk mengukur pelaksanaan tugas tersebut, Fahmi akan melakukan evaluasi kinerja setiap enam bulan. Penilaian mencakup kinerja atau performance output, integritas, kemampuan, dan loyalitas. Fahmi menegaskan loyalitas ASN harus ditujukan pada kepentingan masyarakat Purbalingga, bukan semata-mata kepada kepala daerah atau pimpinan birokrasi. Ia juga meminta masyarakat ikut mengawasi pelayanan pemerintahan. Warga dapat melaporkan dugaan penyelewengan, pelanggaran, atau penyalahgunaan kewenangan kepada Inspektorat, BKPSDM, maupun melalui kanal LaporMasBup. “Bisa laporkan langsung ke saya lewat LaporMasBup,” ujarnya. Penulis: Tha/Prokompim Purbalingga dan Dhs/Kominfo Purbalingga Editor: Tn, Dinas Komdigi Jateng