Efisiensi Energi: Ahmad Luthfi Ungkap Jurus Jitu Jawa Tengah, dari Desa Mandiri hingga Bike to Work
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengkaji opsi penghematan energi, imbas gangguan distribusi minyak di Teluk Persia. Langkahnya meliputi optimalisasi 2.500 desa mandiri energi, penerapan WFH, serta penggunaan transportasi umum dan sepeda bagi ASN. Gubernur Ahmad Luthfi menyatakan kajian ini menunggu edaran pusat. Pemprov Jateng berupaya mengurangi konsumsi energi.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah panik menyusun skema darurat penghematan energi. Ancaman krisis minyak global akibat perang Israel-AS versus Iran di Teluk Persia memaksa Pemprov mengkaji opsi drastis: mulai dari optimalisasi 2.500 desa mandiri energi, penerapan kerja dari rumah (WFH), hingga kewajiban pegawai negeri sipil (ASN) bersepeda atau menggunakan transportasi umum ke kantor.
Gubernur Ahmad Luthfi memimpin kajian mendesak ini di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang, Senin (30/3/2026), hanya sehari sebelum edaran resmi pemerintah pusat terkait krisis energi diperkirakan terbit. Langkah ini menyoroti betapa gentingnya situasi yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah.
Ancaman Krisis Global Menghantam Lokal
Konflik bersenjata di Teluk Persia telah memacetkan distribusi minyak dunia, memicu kekhawatiran lonjakan harga dan kelangkaan energi. Jawa Tengah, sebagai salah satu provinsi padat penduduk, kini terpaksa merespons dampak global ini dengan kebijakan lokal yang belum matang.
Dalam upaya mitigasi, Pemprov Jateng menyoroti potensi 2.500 Desa Mandiri Energi yang diklaim sudah ada. Selain itu, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jateng Agro Berdikari (JTAB) dalam pemanfaatan gas alam juga menjadi tumpuan, meski detail implementasinya masih buram.
Beban penghematan energi juga akan ditimpakan kepada ASN. Pemprov tengah menghitung kemungkinan mewajibkan seluruh pegawai, termasuk bupati dan wali kota, untuk menggunakan kendaraan nir
