Empat Petinggi Paw Di Jepara Dilantik
JEPARA – Empat petinggi (kepala desa) hasil Pergantian Antarwaktu (PAW) di Jepara resmi dilantik di Pendapa Kartini, Kamis (23/4/2026). Mereka berasal dari Desa Platar (Tahunan), Bugel dan Tedunan (Kedung) serta Bandung (Mayong). Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan, pelantikan dilakukan agar roda pemerintahan desa tetap berjalan. “Petinggi yang dilantik diharapkan dapat mempercepat pelayanan, kepada masyarakat dan menggerakkan pemerintahan desa,” ujarnya. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara Moh Ali, menjelaskan, PAW dilaksanakan karena jabatan petinggi di empat desa sebelumnya dijabat oleh penjabat (Pj) dalam waktu cukup lama. “PAW dilakukan karena masa jabatan Pj sudah lebih dari satu tahun, dan masih tersisa masa jabatan definitif,” ujarnya. Disampaikan, kekosongan jabatan tersebut disebabkan berbagai faktor. Masa jabatan keempat petinggi hasil PAW tersebut akan berakhir pada 4 Desember 2027. “Dua desa karena petinggi meninggal dunia, satu desa mengundurkan diri karena sakit, dan satu desa karena persoalan administratif,” terangnya. Sementara itu, Petinggi Bugel Ali Musyafa’ menyatakan, dirinya akan segera melakukan konsolidasi internal, setelah dilantik. “Kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD untuk menentukan langkah bersama,” ujarnya. Dia menegaskan, akan melanjutkan program yang telah dirintis sebelumnya, dengan sejumlah pembenahan. “Yang belum berjalan akan kami lanjutkan, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa,” kata dia. Penulis: Diskominfo Jepara/AP Editor: Di, Diskomdigi Jateng Browser Anda tidak mendukung audio.
Empat kepala desa hasil Pergantian Antarwaktu (PAW) di Jepara resmi dilantik di Pendapa Kartini pada Kamis, 23 April 2026. Pelantikan ini dilakukan setelah kekosongan jabatan yang berlarut-larut, dengan Penjabat (Pj) desa memimpin lebih dari setahun, memicu pertanyaan tentang efektivitas pemerintahan desa selama periode tersebut.
Langkah ini diambil untuk menggerakkan kembali roda pemerintahan desa yang sempat mandek dan mempercepat pelayanan publik. Namun, dengan masa jabatan yang hanya tersisa hingga 4 Desember 2027, tantangan besar menanti para petinggi baru untuk segera menunjukkan kinerja nyata.
Petinggi yang dilantik berasal dari Desa Platar (Tahunan), Bugel dan Tedunan (Kedung), serta Bandung (Mayong). Kekosongan jabatan ini bukan tanpa sebab; dua desa kehilangan petinggi karena meninggal dunia, satu mengundurkan diri akibat sakit, dan satu desa lainnya terjerat “persoalan administratif” yang tidak dijelaskan secara rinci.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermasdes) Jepara, Moh Ali, membenarkan bahwa PAW ini mendesak karena masa jabatan Pj telah melampaui satu tahun, sementara sisa masa jabatan definitif masih ada. Kondisi ini menyoroti lambatnya respons pemerintah daerah dalam mengisi kekosongan kepemimpinan di tingkat desa.
Penundaan pengisian jabatan definitif selama lebih dari setahun ini berpotensi menghambat program pembangunan dan pelayanan dasar di empat desa tersebut. Warga desa terpaksa bergantung pada kepemimpinan Pj yang seringkali memiliki kewenangan terbatas dan kurang legitimasi politik.
Dengan sisa masa jabatan yang kurang dari dua tahun, para petinggi baru ini dituntut untuk segera beradaptasi dan membuat terobosan. Pertanyaan muncul, apakah waktu yang singkat ini cukup untuk mengatasi masalah yang menumpuk dan memenuhi ekspektasi masyarakat setelah periode ketidakpastian.
Bupati Jepara: Percepatan Pelayanan
Bupati Jepara, Witiarso Utomo, menyatakan pelantikan ini krusial agar roda pemerintahan desa kembali berputar. “Petinggi yang dilantik harus mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan menggerakkan pemerintahan desa,” tegasnya, menekan urgensi kinerja para pemimpin baru.
Dinsospermasdes: PAW Mendesak
Moh Ali, Kepala Dinsospermasdes Jepara, menjelaskan bahwa PAW ini adalah respons atas masa jabatan Pj yang “sudah lebih dari satu tahun, dan masih tersisa masa jabatan definitif.” Penjelasan ini menggarisbawahi kegagalan sistem dalam memastikan transisi kepemimpinan yang mulus.
Petinggi Baru: Konsolidasi dan Transparansi
Ali Musyafa’, Petinggi Bugel yang baru dilantik, berjanji akan segera melakukan konsolidasi internal. “Kami akan berkoordinasi dengan perangkat desa dan BPD untuk menentukan langkah bersama,” ujarnya. Ia juga menekankan akan melanjutkan program sebelumnya dengan pembenahan, terutama terkait “transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa,” sebuah pengakuan tersirat akan potensi masalah di masa lalu.
Latar Belakang Kekosongan
Kekosongan jabatan petinggi di empat desa ini telah berlangsung lama, memaksa warga beradaptasi dengan kepemimpinan Pj yang bersifat sementara. Situasi ini menimbulkan kerentanan dalam pengambilan keputusan strategis dan alokasi anggaran desa.
Pelantikan ini, meski terlambat, diharapkan dapat mengembalikan stabilitas. Namun, beban pembuktian ada pada para petinggi baru untuk menunjukkan bahwa mereka mampu mengatasi warisan masalah dan membangun kembali kepercayaan publik dalam waktu yang sangat terbatas.
