Gubernur Luthfi Ultimatum: Premanisme Debt Collector di Jawa Tengah Wajib Ditindak Tegas
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta aparat menindak tegas premanisme, termasuk debt collector, demi menjaga kondusivitas wilayah. Penegakan hukum penting untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum di Jawa Tengah, yang berdampak pada stabilitas sosial dan iklim investasi. Hal ini menanggapi insiden viral debt collector di Semarang. Masyarakat diimbau berkomunikasi baik.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memerintahkan aparat penegak hukum menindak tegas aksi premanisme oleh debt collector di wilayahnya. Perintah ini muncul menyusul insiden viral penghadangan mobil di pintu Tol Kaligawe, Semarang, yang mencoreng citra keamanan publik.
Insiden pada Sabtu (7/2/2026) itu mengungkap kegagalan aparat dalam menjamin keamanan warga, di mana sekelompok debt collector salah sasaran dan melakukan kekerasan. Perintah gubernur ini, yang disampaikan pada Kamis (26/2/2026), menegaskan bahwa praktik intimidasi tidak lagi ditoleransi.
Insiden Kekerasan di Tol Kaligawe
Detail insiden menunjukkan betapa rentannya warga terhadap aksi premanisme. Di pintu Tol Kaligawe, Semarang, sekelompok debt collector mencegat paksa sebuah Toyota Avanza yang dikemudikan warga Jepara. Mereka merampas kunci mobil melalui jendela, menyebabkan salah satu penumpang terluka lecet.
Penyelidikan kepolisian kemudian mengonfirmasi fakta mengejutkan: mobil tersebut tidak menunggak angsuran. Para pelaku jelas salah mendeteksi target, menunjukkan praktik sembrono dan ilegal. Enam orang pelaku akhirnya ditangkap Tim Jatanras Polda Jateng pada 24 Februari 2026, hampir tiga minggu setelah kejadian.
Luthfi, berbicara di kantornya, menekankan bahwa penegakan hukum yang tegas mutlak diperlukan. Ini bukan hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan menarik investasi ke Jawa Tengah.
Ia menegaskan, praktik intimidasi dan tindakan melawan hukum dalam penagihan utang tidak boleh dibiarkan berkembang. Wilayah Jawa Tengah harus bebas dari premanisme yang meresahkan.
Desakan Gubernur untuk Efek Jera
“Penegakan hukum itu perlu untuk memberikan efek jera, agar kenyamanan dan keamanan di wilayah kita bisa terjamin, termasuk di titik-titik yang kemarin sempat terjadi persoalan,” kata Luthfi.
Gubernur menambahkan, “Kalau aspek penegakan hukum terpenuhi dan wilayahnya aman dari premanisme, tentu akan menarik.”
“Premanisme dan tindakan-tindakan yang meresahkan, harus kita hilangkan. Wilayah kita harus aman dan nyaman,” tegasnya, menyoroti urgensi situasi.
Luthfi juga mengimbau masyarakat untuk membangun komunikasi publik yang baik dengan pihak pembiayaan guna mencegah konflik. Ia meminta warga yang kesulitan membayar kewajiban untuk melapor kepada pihak berwajib, bukan membiarkan friksi berkembang.
Insiden di Kaligawe dan intervensi gubernur ini menyoroti lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan utang dan lambannya respons penegak hukum. Kondisi ini memaksa pemimpin tertinggi daerah turun tangan untuk memastikan keamanan dasar warga.
