Hasil Bulan Dana PMI: Siapa Penerima Manfaat Nyata dari Sumbangan Ini?
Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyerahkan perolehan Bulan Dana PMI 2025 pada 30 Januari 2026. Dana terkumpul Rp1.387.562.759 diharapkan dimanfaatkan maksimal bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Semarang. Meskipun ada sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, PMI mengapresiasi partisipasi warga. Dana ini penting untuk memperkuat anggaran sosial daerah.
Bupati Semarang Ngesti Nugraha secara terbuka menekan Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Semarang untuk menambal defisit anggaran sosial daerah. Desakan ini muncul saat penyerahan simbolis perolehan Bulan Dana PMI 2025 di Aula Griya Yodesia, Bergas, Jumat (30/1/2026) siang, di mana dana yang terkumpul sebesar Rp1.387.562.759 justru mengalami penurunan satu persen dibanding tahun sebelumnya.
Nugraha secara eksplisit menyatakan pemotongan dana transfer oleh pemerintah pusat menggerogoti neraca keuangan daerah, termasuk kemampuan Pemkab Semarang untuk menyalurkan bantuan sosial. Ia menuntut PMI mengalokasikan lebih banyak dana guna memperkuat anggaran sosial yang kini terancam.
Penurunan Dana dan Alasan PMI
Penurunan dana PMI ini menjadi sorotan tajam. Ketua PMI Kabupaten Semarang, Djarot Supriyoto, menengarai banyaknya kejadian bencana alam di tanah air sepanjang 2025 menjadi penyebab utama anjloknya perolehan.
“Mungkin banyak masyarakat maupun instansi telah menyumbangkan dana ke korban bencana secara langsung,” ujar Djarot, mencoba menjelaskan fenomena tersebut. Meski demikian, ia mengklaim perolehan di atas Rp1 miliar masih tergolong besar, seraya memberikan penghargaan kepada masyarakat atas partisipasi mereka.
Pada kesempatan itu, penghargaan juga disematkan kepada lembaga dan instansi yang berkontribusi besar dan cepat selama Bulan Dana PMI, termasuk Dispermasdes, Kecamatan Bringin, Getasan, Puskesmas Tengaran, serta PT USG.
Bulan Dana PMI secara tradisional mengandalkan partisipasi masyarakat untuk mendukung operasional dan program kemanusiaan. Penurunan perolehan dana ini, di tengah tekanan anggaran daerah, menempatkan PMI pada posisi dilematis.
