Huntara Modular Bener Meriah: Penantian Warga Berakhir, Harapan Baru Terwujud Jelang Lebaran

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengklaim pembangunan hunian sementara modular (huntara) di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, tuntas minggu pertama Ramadan. Klaim ini muncul Rabu (11/2), menempatkan ratusan keluarga terdampak bencana dalam posisi menunggu janji penempatan sebelum Idulfitri.

Janji Dody Hanggodo itu memaksa warga korban bencana mengakhiri bulan-bulan pengungsian, berharap bisa menyambut Ramadan dan Idulfitri di tempat yang “lebih layak”. Proyek ini, di atas lahan 3 hektare, menjadi sorotan atas efektivitas respons pemerintah terhadap krisis kemanusiaan.

Proyek Tergesa-gesa

Proyek huntara ini berdiri di atas lahan 30.000 meter persegi, dengan total luas bangunan 4.855 meter persegi. Sebanyak 19 blok hunian dibangun, menggunakan sistem konstruksi modular baja prefabrikasi.

Total 228 modul hunian disiapkan, ditujukan untuk 228 kepala keluarga. Metode konstruksi modular diklaim mempercepat pembangunan, namun pertanyaan muncul seberapa optimal percepatan ini mengingat durasi penderitaan warga.

Fasilitas penunjang juga disertakan, mencakup area non-hunian seluas 2.210 meter persegi. Area ini dialokasikan untuk fasilitas sanitasi, selasar, dan ruang aktivitas bersama.

Sebanyak 114 unit shower dan 114 unit kloset tersedia, termasuk empat unit khusus penyandang disabilitas. Huntara juga dilengkapi hunian ramah difabel, toilet difabel, area multifungsi, parkir, dan mushola.

Sistem pendukung hunian meliputi pasokan air bersih dari sumur bor sedalam 52 meter oleh Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh. Pengolahan air kotor menggunakan biotank, dan listrik dipasok PLN. Fasilitas ini, meskipun mendasar, baru terealisasi setelah berbulan-bulan warga hidup dalam keterbatasan ekstrem.

Janji Bersyarat

Menteri Dody Hanggodo menegaskan, “Progresnya masih sesuai schedule. Insya Allah minggu pertama Ramadan ini bisa selesai.” Pernyataan ini, disampaikan dalam siaran pers, mengindikasikan target yang ambisius, atau justru menunjukkan keterlambatan yang dipaksakan untuk memenuhi tenggat waktu religius.

Penggunaan frasa “Insya Allah” oleh menteri memunculkan keraguan publik. Ini bukan jaminan mutlak, melainkan janji bersyarat yang menggantungkan nasib ratusan keluarga pada kehendak Tuhan, bukan pada perencanaan matang pemerintah.

Warga terdampak, yang telah berbulan-bulan menanti, kini hanya bisa berharap janji ini bukan sekadar retorika politik di tengah momentum Ramadan. Mereka membutuhkan kepastian, bukan harapan bersyarat.

Respons Terlambat

Pembangunan huntara ini datang terlambat bagi warga yang telah berbulan-bulan hidup dalam kondisi serba terbatas pascabencana. Realisasi hunian sementara ini adalah respons minimal pemerintah setelah periode panjang penderitaan.

Huntara modular ini diharapkan menjadi solusi sementara, bukan permanen, hingga hunian tetap tersedia. Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: berapa lama lagi warga harus menunggu solusi permanen, dan apakah janji-janji serupa akan terus bergulir tanpa kepastian konkret?