Internet Indonesia: Termurah ke
Indonesia menempati posisi ke-12 global untuk tarif internet fixed broadband paling terjangkau, US$10,66 per bulan. Namun, harga murah ini belum sebanding dengan kualitas kecepatan internet. Rasio biaya per Mbps Indonesia lebih tinggi dibanding negara tetangga, menyoroti tantangan infrastruktur. Pemerintah menargetkan kecepatan 100 Mbps pada 2029.
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara ke-12 dengan tarif internet fixed broadband termurah di dunia, rata-rata hanya US$10,66 atau sekitar Rp181 ribu per bulan, menurut laporan Global Broadband Price League 2026. Namun, klaim harga murah ini menipu; pengguna di Indonesia justru membayar jauh lebih mahal untuk kecepatan internet yang rendah dibandingkan negara-negara tetangga, mengungkap inefisiensi kronis dan ketidakmerataan infrastruktur yang parah.
Secara nominal, harga paket internet Indonesia memang terkesan sangat kompetitif, bahkan jauh di bawah Singapura, Malaysia, Filipina, atau Timor Leste. Namun, angka ini tidak mencerminkan nilai sebenarnya. Vietnam, dengan harga US$10,24, sedikit lebih murah. Kesenjangan mencolok terlihat saat membandingkan rasio harga per Megabit per detik (Mbps).
Inefisiensi Harga Per Mbps
Masalah utama terletak pada biaya per Mbps. Dengan kecepatan rata-rata fixed broadband Indonesia yang hanya 31,2 Mbps, pengguna membayar US$0,34 per Mbps. Angka ini empat kali lipat lebih mahal dibandingkan negara tetangga yang menawarkan kecepatan jauh lebih tinggi. Singapura, misalnya, dengan kecepatan rata-rata 410 Mbps, hanya mematok US$0,08 per Mbps. Thailand pun efisien, dengan US$0,08 per Mbps untuk kecepatan 272,6 Mbps. Ini menegaskan bahwa pelanggan Indonesia membayar lebih mahal untuk layanan yang jauh lebih lambat.
Kondisi ini merupakan dampak langsung dari ketidakmerataan infrastruktur nasional. Kualitas dan harga layanan di Pulau Jawa memang relatif kompetitif, namun situasinya berbalik drastis di wilayah Indonesia Timur dan daerah kepulauan.
Tantangan Infrastruktur dan Ekonomi
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif, menjelaskan, “Untuk menggelar jaringan di area non-urban, biayanya jauh lebih tinggi karena logistik material dan mobilisasi tenaga kerja. Skala ekonomi di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah sulit tercapai, sehingga operator cenderung memilih ekspansi di wilayah padat penduduk.” Arif juga menyoroti kenaikan biaya bahan baku serat optik dan tekanan ekonomi makro seperti nilai tukar dolar yang membebani operasional operator.
Di sisi lain, Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Sarwoto Atmosutarno, mendesak akselerasi adopsi teknologi terbaru. Sarwoto melihat inefisiensi berkelanjutan akibat penggunaan teknologi lama yang membebani biaya investasi dan operasional. “Saatnya konsolidasi di industri ini,” tegasnya.
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), mengakui tantangan ini. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, secara tegas meminta operator meningkatkan kecepatan layanan tanpa membebani masyarakat dengan harga tidak terjangkau.
Target Ambisius Pemerintah
Dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029, pemerintah menetapkan peta jalan ambisius: meningkatkan kecepatan rata-rata fixed broadband menjadi 45 Mbps pada 2026, 64 Mbps pada 2027, dan mencapai 100 Mbps pada 2029. Mobile broadband juga diproyeksikan menembus 100 Mbps di tahun yang sama.
Target ini akan didorong melalui penguatan infrastruktur strategis, termasuk akselerasi jaringan 5G dan perluasan cakupan kabel serat optik ke seluruh pelosok negeri. Dengan tingkat penetrasi internet yang sudah mencapai 80,66% pada 2025 atau sekitar 229,43 juta jiwa, peningkatan kualitas layanan kini menjadi agenda prioritas nasional demi mendukung ekonomi digital Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya saing global. Namun, tanpa mengatasi inefisiensi harga per Mbps dan ketimpangan infrastruktur, target ambisius ini berisiko hanya menjadi janji kosong.
