Jateng Buktikan: Mudik Gratis Jamin Perjalanan Aman dan Nyaman, Apresiasi Warga Mengalir Deras

Ribuan perantau Jawa Tengah membanjiri tiga terminal utama pada Sabtu, 28 Maret 2026, untuk mengikuti Program Balik Rantau Gratis 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari Asrama Haji Donohudan, Terminal Mangkang Semarang, dan Terminal Bulupitu Banyumas, mereka menuju Jakarta, sebuah perjalanan yang ironisnya menyoroti kegagalan fundamental dalam penyediaan transportasi publik terjangkau.

Program ini, yang diklaim sukses besar dan menuai apresiasi, sejatinya menjadi cerminan ketergantungan masyarakat pada subsidi musiman. Ini mengindikasikan bahwa sistem transportasi reguler gagal memenuhi kebutuhan dasar mobilitas pekerja migran, memaksa mereka menggantungkan nasib pada belas kasihan anggaran daerah.

Ketergantungan pada Subsidi

Khusus di Terminal Mangkang, 550 perantau dari Demak, Semarang, dan Jepara diberangkatkan menggunakan 11 armada bus. Ini adalah bagian dari total 4.181 penumpang bus balik rantau dan 320 penumpang kereta api yang diangkut gratis tahun ini.

Secara keseluruhan, program mudik dan balik gratis Pemprov Jateng tahun 2026 menjangkau 21.975 orang. Angka fantastis ini mencakup 1.288 penumpang kereta api mudik dan 16.186 penumpang bus mudik, menunjukkan skala masalah mobilitas yang dihadapi warga akibat minimnya akses transportasi yang layak.

Keterpaksaan warga seperti Tyas, yang anaknya kehabisan tiket kereta, menjadi bukti nyata. Program gratis ini bukan sekadar kemudahan, melainkan solusi darurat atas kelangkaan dan mahalnya tiket transportasi reguler, terutama saat puncak arus balik Lebaran.

Pemerintah provinsi, alih-alih mengatasi akar masalah infrastruktur dan regulasi transportasi, justru memilih jalan pintas dengan program subsidi. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang kebijakan tersebut.

Apresiasi yang Menyesatkan

“Terima kasih dengan acara ini masyarakat bisa beraktivitas, dengan aman dan aman,” ujar Tyas, warga Simongan, Kota Semarang, yang mengantar anaknya. Pernyataan ini, meski tulus, menggarisbawahi betapa rendahnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan transportasi publik yang seharusnya tersedia secara mandiri.

Senada, Kristianti dari Kabupaten Semarang menyatakan, “Terima kasih dan sangat terbantu, senang pokoknya. Semoga kami sampai Jakarta dengan selamat dan kembali bekerja. Semoga kita jumpa kembali di mudik gratis tahun depan.” Harapan untuk “jumpa kembali di mudik gratis tahun depan” justru memperlihatkan bahwa program ini telah menjadi kebiasaan, bukan solusi sementara.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, mencoba membingkai program ini sebagai penyemangat. “Kebahagiaan bertemu keluarga ini bisa menjadi penyemangat mereka, untuk mencari nafkah di tempat perantauan,” katanya. Namun, semangat ini datang dari sebuah sistem yang gagal menjamin hak dasar mobilitas warga tanpa intervensi subsidi.

Latar Belakang Program

Pelepasan peserta balik rantau ini dibuka serentak oleh Gubernur Jawa Tengah secara daring dari Asrama Haji Donohudan, diikuti peserta di Terminal Bulupitu dan Mangkang. Sekretaris Daerah Sumarno sendiri melakukan flag off di Terminal Mangkang, menyapa para pemudik di atas bus.

Program balik rantau ini merupakan kelanjutan dari program mudik gratis yang telah dijalankan sebelumnya. Total 21.975 orang telah “terbantu” oleh Pemprov Jateng tahun ini, sebuah angka yang seharusnya memicu evaluasi mendalam tentang kondisi transportasi publik, bukan sekadar perayaan keberhasilan program subsidi.