Jateng Perangi Kemiskinan: Menguak Strategi Pemprov Demi Kesejahteraan Warga
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan LKPJ 2025. Kebijakan pembangunan Pemprov Jateng berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Angka kemiskinan turun menjadi 9,39% dan TPT 4,32% pada 2025. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,37% didukung realisasi investasi Rp88,8 triliun. Kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan program.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menggembar-gemborkan keberhasilan signifikan dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran sepanjang 2025. Klaim ini, disampaikan di Semarang, Selasa (31/3/2026) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur 2025, langsung disambut pembentukan panitia khusus oleh DPRD untuk menguliti laporan tersebut.
Luthfi bersikeras bahwa berbagai kebijakan dan program pembangunan provinsi bermuara pada kesejahteraan masyarakat, namun DPRD Jawa Tengah segera membentuk tim untuk mengkritisi data dan capaian yang dipaparkan.
Data dan Klaim Intervensi
Luthfi menyoroti penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dari 9,58% menjadi 9,39% pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga diklaim turun 0,46%, dari 4,78% pada 2024 menjadi 4,32% pada 2025.
Angka-angka tersebut, menurut Luthfi, didukung pertumbuhan ekonomi sebesar 5,37%—di atas rata-rata nasional—serta realisasi investasi yang mencapai Rp88,8 triliun pada 2025.
Intervensi multi-sektor, mulai dari perbaikan 17.000 unit rumah tidak layak huni (RTLH), penanganan stunting, kesehatan, pendidikan anak, hingga ekonomi, diklaim menjadi kunci keberhasilan. Program sekolah gratis bagi anak miskin dan bantuan sosial tepat sasaran juga disebut berperan.
Bahkan, dukungan program pemerintah pusat seperti makanan bergizi gratis (MBG) yang mencapai 4,29 juta penerima dan program 3 juta rumah dengan capaian 17.510 unit dari APBD ikut diseret dalam daftar keberhasilan provinsi.
Bantahan dan Janji Kritik
“Pembangunan wilayah kita output-nya adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Ukurannya adalah bagaimana kita bisa menurunkan angka kemiskinan,” kata Luthfi, menggarisbawahi fokusnya.
Ia menambahkan, “Ini berhasil kita lakukan, dengan adanya kolaborasi berbagai pihak,” tanpa merinci detail atau efektivitas kolaborasi yang dimaksud.
Namun, Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto menegaskan, “Pansus sudah dibentuk. Tentu akan kita review terkait kegiatan tahun 2025. Nanti akan kami berikan catatan untuk perbaikan tahun 2026 ini.”
Akuntabilitas Terancam
LKPJ Gubernur 2025 ini menjadi sorotan tajam di tengah tuntutan akuntabilitas publik yang kian mendesak.
Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD menggarisbawahi bahwa klaim keberhasilan pemerintah provinsi tidak akan ditelan mentah-mentah tanpa verifikasi mendalam.
