Kemendagri & KEPP Otsus Papua Pacu Kakao: Mendorong Kekuatan Ekonomi Baru di Yapen, Jayapura, Mansel

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP Otsus Papua) mengklaim berkolaborasi merealisasikan kebijakan “Papua Produktif”, namun upaya ini baru dimulai dengan dorongan pengembangan investasi komoditas kakao di Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel). Kolaborasi ini, yang disebut sebagai langkah awal “pemberdayaan perekonomian” masyarakat Papua, masih berkutat pada rapat koordinasi di Jakarta, bukan pada implementasi lapangan yang konkret.

Langkah awal untuk “merealisasikan” Papua Produktif ditandai dengan rapat koordinasi di Jakarta pada Kamis, 19 Februari 2026. Pertemuan tersebut mengumpulkan perwakilan kementerian dan lembaga teknis pusat, pemerintah daerah terkait, serta sejumlah investor nasional. Fokus utama agenda ini adalah mencari dukungan dan peluang pasar untuk komoditas kakao yang disebut-sebut memiliki potensi besar di tiga kabupaten tersebut.

Kolaborasi di Atas Kertas

Kolaborasi Kemendagri dan KEPP Otsus Papua mengklaakan “Papua Produktif” sebagai fokus baru Otonomi Khusus, di samping program Papua Cerdas dan Papua Sehat. Pemilihan kakao di Yapen, Jayapura, dan Mansel didasari potensi historis, namun kebijakan ini terkesan baru sekadar penamaan ulang terhadap upaya yang sudah berjalan.

Direktur Penataan Daerah dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo, mengakui pengembangan kakao di Papua telah berlangsung lama, bahkan beberapa proyek dibiayai dana Otsus untuk Orang Asli Papua (OAP), khususnya di Kabupaten Mansel. Ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi dan kebaruan dari “kolaborasi” yang kini diumumkan.

Alih-alih hasil konkret, fokus kolaborasi ini justru masih pada “mencari peluang pasar dan investasi”. Kehadiran investor nasional dalam rakor Kamis lalu masih sebatas partisipasi, belum pada komitmen investasi yang mengikat. Klaim “merealisasikan” kebijakan ini tampak prematur dan lebih menyerupai upaya penjajakan.

Potensi kakao di tiga kabupaten tersebut memang tidak terbantahkan. Namun, selama ini, berbagai inisiatif serupa sering terhenti di tataran wacana atau proyek jangka pendek. Kolaborasi ini belum menjelaskan bagaimana mengatasi kendala struktural yang mungkin menghambat pengembangan kakao sebelumnya, seperti akses pasar, infrastruktur, atau pendampingan petani.

Pemerintah dan KEPP Otsus Papua harus menjabarkan strategi yang lebih detail dan terukur untuk memastikan “Papua Produktif” tidak menjadi sekadar slogan baru. Tanpa peta jalan yang jelas dan target waktu yang ketat, upaya ini berisiko mengulang pola kegagalan proyek pembangunan di masa lalu.

Sumule Tumbo, pada Jumat, 20 Februari 2026, menegaskan, “Kebijakan Otsus Papua, selain mendukung program Papua Cerdas dan Papua Sehat, juga memberi atensi untuk kebijakan Papua Produktif, terutama pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian.” Ia menambahkan, “Perlu disupport untuk pengembangannya, termasuk mencari peluang pasar dan investasi.” Pernyataan ini mengukuhkan bahwa upaya masih di level “perlu” dan “mencari”, bukan implementasi masif.

Anggota KEPP Otsus Papua, Billy Mambrasar, mengaitkan upaya ini dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. “Presiden Prabowo mengamanatkan setiap daerah agar melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dengan mengembangkan komoditas lokal yang produktif,” ujarnya.

Mambrasar melanjutkan, “Kebetulan Kabupaten Yapen, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Mansel selama ini sudah dikenal memiliki potensi usaha komoditas cokelat, sehingga kami bersama Kemendagri berusaha melakukan pengembangan usaha di tiga daerah tersebut.” Pernyataan ini menggarisbawahi potensi yang sudah ada, namun belum menjelaskan strategi konkret untuk mengatasi tantangan pengembangan yang mungkin sudah ada sejak lama.

Pengembangan kakao di Papua bukan narasi baru; ia telah menjadi bagian dari upaya ekonomi lokal selama bertahun-tahun. Kolaborasi Kemendagri dan KEPP Otsus Papua ini, meskipun mengusung label “Papua Produktif”, masih harus membuktikan diri melalui aksi nyata dan hasil konkret di lapangan, alih-alih berhenti pada serangkaian rapat koordinasi dan janji dukungan investasi. Potensi besar kakao Papua menuntut lebih dari sekadar wacana dan “langkah awal” yang berulang.