Koperasi Jateng: Terobosan Pemprov Perkuat Ekonomi Rakyat
Koperasi di Jawa Tengah memperkuat ekonomi rakyat. Terdapat 19.022 koperasi aktif dengan aset Rp60,13 triliun. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) beroperasi di 6.271 unit, mendorong UMKM naik kelas. Dekopinwil Jateng fokus pada pemerataan kesejahteraan dan transformasi digital, serta penguatan usaha.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono secara tegas menuntut Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang baru dikukuhkan pada Selasa, 14 April 2026, di Semarang, segera menggerakkan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Tuntutan ini muncul di tengah ambisi besar menjadikan koperasi, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sebagai alternatif pembiayaan sehat dan pendorong UMKM naik kelas, meski ribuan unit masih menunggu optimalisasi.
Pengukuhan pimpinan Dekopinwil Jateng di Wisma Perdamaian itu menjadi panggung bagi desakan agar koperasi tidak hanya menjadi wadah, melainkan “hub pendampingan” yang nyata bagi pelaku usaha mikro. Data menunjukkan Jawa Tengah memiliki 19.022 koperasi aktif dengan 6,8 juta anggota, total aset Rp60,13 triliun, dan volume usaha Rp43,78 triliun, namun efektivitasnya masih menjadi pertanyaan besar.
Tantangan Koperasi di Jawa Tengah
Luthfi menekankan koperasi harus hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat, sekaligus memaksa pelaku usaha mikro untuk naik kelas. Fokus utama diarahkan pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yang dari 8.523 unit di Jawa Tengah, baru 6.271 unit beroperasi dan hanya 1.466 unit memiliki gerai fisik. Angka ini menyoroti kesenjangan antara jumlah dan fungsi operasional.
Gubernur Luthfi mendesak KDKMP bergerak cepat memperkuat ekonomi desa, dengan visi menjadi pusat distribusi logistik dan lumbung pangan lokal. Ini merupakan penguatan ekonomi di desa yang krusial.
Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong mengambil peran lebih nyata dalam transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, penguatan usaha dan jaringan, serta advokasi dan perlindungan koperasi.
Desakan Konkret dari Pusat
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan, Dekopinwil Jawa Tengah harus bergerak seirama dengan Kementerian Koperasi untuk menghidupkan kembali aktivitas badan usaha koperasi di daerah. “Amanah ini menjadi tidak ringan, karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop,” ujar Ferry, menyoroti beratnya tugas yang diemban.
Ferry menyebut, penguatan koperasi kini harus masuk ke tahap yang lebih konkret: operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi warga. Ini termasuk memprioritaskan produk UMKM lokal Jawa Tengah untuk masuk ke gerai-gerai koperasi desa/kelurahan.
Gerakan koperasi juga perlu masuk ke sektor produksi kebutuhan harian masyarakat dan pascaproduksi, agar efek ekonominya lebih luas. “Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng, serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” tegas Menkop.
Visi Produksi Lokal
Gubernur Luthfi sebelumnya menyatakan, “Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat.” Ia menambahkan, “Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama membangun kesejahteraan dan keadilan.”
Jawa Tengah sendiri menjadi salah satu daerah yang menonjol dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada bagaimana mengkonversi potensi ini menjadi dampak ekonomi riil.
Ferry berharap Dekopinwil Jawa Tengah dapat menjadi contoh koperasi modern, yang manfaatnya dirasakan luas, bukan sekadar statistik.
