Menlu RI Ungkap: Pasukan Perdamaian ke Gaza Fokus Kemanusiaan, Bukan Operasi Militer

Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan Indonesia membatasi ketat keterlibatannya dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza. Indonesia, yang akan menjabat Wakil Komandan ISF, menolak operasi militer, pelucutan senjata, dan demiliterisasi, sebuah langkah yang menimbulkan pertanyaan tajam tentang efektivitas misinya.

Pernyataan ini disampaikan Sugiono di Washington DC pada Jumat (20/2/2026), mengklaim mandat ISF semata-mata menjaga perdamaian. Namun, penolakan Indonesia atas tugas inti stabilisasi militer memicu keraguan serius terhadap komitmen substansialnya di medan konflik.

Sugiono membeberkan, Indonesia telah menyampaikan “national caveat” kepada ISF. Batasan ini secara eksplisit melarang pasukan Indonesia terlibat dalam operasi militer, melucuti senjata, atau melakukan demiliterisasi di wilayah yang justru membutuhkan intervensi tegas untuk stabilitas.

Meski akan menduduki posisi strategis sebagai Wakil Komandan ISF, Jakarta memangkas cakupan perannya hingga menyisakan tugas-tugas non-militer. Ini ironis, mengingat peran “stabilisasi” yang biasanya menuntut kesiapan menghadapi dinamika keamanan di lapangan.

Ia menyebutkan, pasukan perdamaian Indonesia hanya akan bertugas menjaga masyarakat sipil di “kedua belah pihak” dan terlibat dalam upaya kemanusiaan. Klaim ini mengabaikan realitas asimetris konflik di Gaza, di mana satu pihak adalah agresor dan pihak lain adalah korban yang terperangkap.

Menlu Sugiono juga menegaskan keterlibatan Indonesia tidak terkait ada atau tidaknya hubungan diplomatik dengan Israel. Ini adalah upaya untuk memisahkan misi dari isu pengakuan, namun justru menyoroti keengganan untuk mengakui kompleksitas politik dan militer yang mendasari konflik tersebut.

Pernyataan Sugiono ini muncul setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan kesiapan Indonesia mengirim 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza. Janji masif ini kini menghadapi batasan operasional yang sangat ketat dari Kementerian Luar Negeri, mempertanyakan sejauh mana komitmen nyata Indonesia.

Batasan Misi Indonesia

“Karena ini bukan kaitannya dengan pengakuan atau ada tidaknya hubungan diplomatik. Ini adalah pasukan yang mendapatkan mandat untuk menjaga perdamaian terdiri dari berbagai unsur yang tugas intinya menjaga situasi,” ujar Sugiono.

Ia melanjutkan, “National caveat kita juga sudah kita sampaikan ke ISF, kalau kita tidak melakukan operasi militer, kemudian kita tidak melakukan pelucutan senjata, kita tidak melakukan apa yang disebut demilitarisasi.”

“Yang kita lakukan menjaga masyarakat sipil di kedua belah pihak, kemudian terlibat dalam upaya-upaya kemanusiaan yang ada di sana. Tentu saja ada hal-hal yang sifatnya merupakan rule of engagement yang bisa kita lakukan sebagai pasukan apabila kita diserang dalam rangka mempertahankan diri,” tambahnya, merujuk pada ketentuan pertahanan diri yang sangat terbatas.

Pembatasan peran Indonesia dalam ISF Gaza ini menyoroti dilema antara aspirasi diplomatik dan realitas operasional di zona konflik. Posisi sebagai Wakil Komandan dengan mandat yang terpotong-potong berisiko menjadikan partisipasi Indonesia lebih simbolis ketimbang substantif dalam upaya stabilisasi yang krusial.