Mentawai Berdaulat Energi: Inovasi PLTS Enter Nusantara Dorong Kemandirian Daerah
Enter Nusantara menyelenggarakan diseminasi riset tentang kemandirian energi berbasis komunitas di Kepulauan Mentawai. Pemanfaatan PLTS terbukti solusi adaptif untuk tantangan geografis, mendorong pengelolaan energi terbarukan. Riset ini menyoroti kesiapan masyarakat dan perlindungan hak atas tanah sebagai kunci keberhasilan. Program Sekolah Energi memperkuat kapasitas lokal, mengurangi ketergantungan energi diesel.
Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, di ambang kedaulatan energi komunitas atau kegagalan proyek yang terulang. Setelah proyek biomassa kandas akibat “ketidaksiapan ekosistem lokal,” Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) kini didorong sebagai solusi adaptif di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Enter Nusantara, dalam diseminasi risetnya di Favehotel Padang pada Kamis, 23 April 2026, secara tajam menyoroti esensi PLTS bukan sekadar teknologi, melainkan instrumen vital pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hak-hak adat.
Kegagalan Masa Lalu dan Solusi Adaptif
Peneliti Enter Nusantara, Gianluigi Grimaldi Maliyar, tanpa tedeng aling-aling memaparkan hasil riset: PLTS lebih sesuai karakteristik kepulauan Mentawai. Ini menyindir kegagalan proyek biomassa yang “terhenti akibat ketidaksiapan ekosistem lokal,” menggarisbawahi rapuhnya pembangunan energi tanpa pemahaman konteks. Keberhasilan solusi energi terbarukan, tegas Maliyar, bukan semata kecanggihan sistem, melainkan kesiapan masyarakat dalam memahami, mengelola, dan merawat infrastruktur secara mandiri.
Pengakuan datang dari pemerintah. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, mengakui “tantangan utama” transfer pengetahuan berkelanjutan ke masyarakat terpencil. Pemerintah menawarkan Kerjasama Operasi (KSO) dengan PLN, sebuah langkah mitigasi untuk menjamin tarif dan standarisasi layanan, namun juga mengungkap kelemahan model pengelolaan sebelumnya.
Program “Sekolah Energi” yang dilaksanakan Enter Nusantara pada Oktober-November 2025 menjadi bukti konkret upaya memutus rantai ketergantungan. Lahirnya pionir muda seperti Ignasius, lulusan asal Mentawai yang kini menguasai pengelolaan PLTS, adalah kunci agar teknologi energi tidak terus menjadi proyek eksternal yang rentan ditinggalkan.
Suara Kritis dari Komunitas
Namun, kritik tajam tak terhindarkan. Rifai Lubis, perwakilan Yayasan Citra Mandiri Mentawai, dengan lugas menyatakan, “Pembangunan energi tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, budaya, dan ruang hidup masyarakat setempat. Jika kita berbicara partisipasi, maka yang harus diajak dialog adalah mereka yang terdampak langsung, bukan sekadar perwakilan administratif.” Ini adalah tamparan keras bagi setiap proyek yang mengklaim partisipasi tanpa substansi.
Enter Nusantara sendiri konsisten mendesak pemerintah memastikan proses pemenuhan hak atas tanah masyarakat dilakukan transparan dan berkeadilan. Mereka menuntut agar penerapan teknologi energi bersih benar-benar menjadi manfaat jangka panjang, bukan pemicu konflik atau pengabaian hak dasar.
Menuju Kemandirian Energi Sejati
Sebagai langkah maju, Enter Nusantara telah memaparkan rencana peremajaan infrastruktur PLTS di Desa Matotonan yang telah beroperasi lebih dari satu dekade. Program ini bukan hanya soal perbaikan, melainkan strategi perluasan akses energi bersih ke dusun-dusun terpencil melalui model pengelolaan berbasis komunitas.
Ini adalah upaya mendesak untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada energi diesel yang rentan fluktuasi harga global dan kendala distribusi geografis. Mentawai, dengan segala tantangannya, harus menjadi bukti bahwa transisi energi bukan hanya target nasional, melainkan revolusi yang selaras dengan pemberdayaan dan keadilan bagi masyarakat lokal.
