Nenek Ini Beri Nama Cucunya Adhi Darma, Ikuti Saran Tak Terduga dari Prabowo

Presiden Prabowo Subianto, di tengah hiruk pikuk acara halal bihalal dan open house Idulfitri 1447 H di Istana Negara, Jakarta, pada Sabtu (21/3) lalu, terlibat dalam interaksi yang mengundang sorotan: ia menyarankan nama bayi kepada seorang nenek. Peristiwa yang terekam dan viral ini memicu perdebatan serius tentang prioritas kepresidenan dan esensi interaksi publik di forum kenegaraan. Ribuan warga berdesakan bukan untuk membahas kebijakan krusial, melainkan berburu salam, swafoto, dan bahkan “nama keberuntungan” dari kepala negara.

Momen tersebut, yang seharusnya menjadi ajang silaturahmi substansial antara pemimpin dan rakyat, justru diwarnai permintaan personal yang mengalihkan fokus dari agenda-agenda mendesak negara. Video yang diunggah akun TikTok @satu.koma.lima.m. menunjukkan bagaimana interaksi kasual ini menjadi pusat perhatian, menggeser diskursus kenegaraan ke ranah personalisasi pemimpin.

Interaksi Trivial di Pusat Kekuasaan

Istana Negara, yang secara tradisi membuka pintu lebar bagi masyarakat umum dan pejabat untuk bersilaturahmi, berubah menjadi panggung bagi permintaan yang jauh dari bobot kenegaraan. Di tengah kerumunan yang memadati halaman hingga bagian dalam Istana, seorang nenek menyela jabat tangan Presiden Prabowo untuk menyampaikan permohonan unik: “Pak, anak saya lagi hamil, minta nama, Pak. Anaknya laki-laki.”

Tanpa ragu, Prabowo Subianto menjawab singkat, “Adi Dharma.” Saran tersebut disambut antusias oleh sang nenek, yang kemudian menyampaikan terima kasih. Beberapa waktu kemudian, bayi laki-laki itu lahir dan diberi nama Zayden Pires Adi Dharma, sesuai dengan saran presiden.

Kisah ini kemudian dibagikan secara luas di media sosial, lengkap dengan kutipan dari ibu bayi, “Lapor, Pak. Terima kasih, Pak. Namanya bagus.” Viralnya momen ini menggarisbawahi bagaimana interaksi personal dan seremonial kerap mengalahkan substansi dalam pertemuan antara pemimpin dan rakyatnya, mereduksi fungsi Istana menjadi sekadar tempat mencari “berkah” personal, bukan forum diskusi kebijakan.

Kritikan terhadap Trivialisasi Jabatan

“Ketika pemimpin meladeni permintaan non-esensial semacam ini di tengah acara kenegaraan, ada risiko serius terjadi trivialisasi institusi,” tegas seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia, yang meminta anonimitas. “Ini mengalihkan perhatian dari isu-isu substantif yang seharusnya menjadi fokus utama interaksi antara presiden dan rakyat.”

“Open house Istana seharusnya menjadi forum untuk aspirasi yang lebih mendalam, bukan sekadar panggung pencitraan atau pemberian ‘berkah’ personal,” lanjutnya. “Pertanyaan yang muncul adalah: apakah ini bentuk kedekatan yang otentik, atau sekadar manuver populis yang mengorbankan bobot kenegaraan?”

“Rakyat rela berdesakan berjam-jam bukan untuk menuntut perbaikan sistem, melainkan untuk sebuah nama atau jabat tangan,” tambahnya. “Ini mencerminkan kegagalan dalam mengedukasi publik tentang esensi peran seorang kepala negara.”

Tradisi halal bihalal dan open house Idulfitri di Istana Negara, yang sejatinya bertujuan mendekatkan pemimpin dengan rakyat, kini menghadapi kritikan tajam. Insiden pemberian nama bayi ini menyoroti bagaimana platform penting tersebut berpotensi bergeser dari substansi ke simbolisme semata, di mana interaksi personal yang trivial mengalahkan diskursus kebijakan yang lebih mendesak bagi kemajuan bangsa.