OJK Berubah Pimpinan: Pemerintah Jamin Pasar Stabil, Manipulasi Pasar Siap Dihadang.

Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akhirnya angkat bicara menjamin stabilitas pasar modal dan mengancam tindakan keras terhadap manipulasi harga saham di Jakarta, Sabtu lalu. Pernyataan ini muncul setelah gelombang pengunduran diri pejabat tinggi di regulator keuangan dan bursa saham, menyusul minggu paling bergejolak dalam sejarah pasar, dipicu pembekuan indeks MSCI Inc. karena kekhawatiran serius terhadap transparansi dan potensi perilaku perdagangan terkoordinasi.

Pasar Terguncang, Pejabat Mundur

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 6,94% sepanjang periode 26-30 Januari, menutup pekan pada 8.329,61 poin dari 8.951,01. Kapitalisasi pasar ambles Rp 1.200 triliun, dari Rp 16.244 triliun menjadi Rp 15.046 triliun. Volatilitas memuncak pada Rabu, 28 Januari, saat IHSG merosot hingga 8% dalam sehari, memaksa Bursa Efek Indonesia (IDX) menghentikan perdagangan sementara. Sehari kemudian, dua suspensi perdagangan tambahan diberlakukan setelah indeks kembali terjun bebas.

Krisis ini berujung pada perombakan kepemimpinan yang belum pernah terjadi. Jumat pagi, 30 Januari, Direktur Utama IDX Iman Rachman mengumumkan pengunduran dirinya, bertanggung jawab atas kondisi pasar. Malam harinya, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar turut mundur, diikuti dua pejabat senior pengawas pasar modal, Inarno Djajadi dan IB Aditya Jayaantara. Wakil Ketua OJK Mirza Adityaswara juga mengajukan pengunduran diri.

OJK merespons dengan menunjuk anggota dewan komisaris sementara: Friderica Widyasari Dewi sebagai komisaris sementara menggantikan ketua dan wakil ketua, serta Hasan Fawzi mengisi posisi kepala eksekutif pasar modal. Langkah ini ditempuh demi memastikan kesinambungan regulasi dan pengawasan di tengah kekosongan kepemimpinan yang mendadak.

Peringatan Keras Manipulasi Pasar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, “Presiden telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, bersama dengan pimpinan OJK dan Bursa Efek Indonesia, untuk memastikan bahwa seluruh operasi bursa terus berjalan normal di bawah kepemimpinan transisi.” Ia bersikeras pengaturan kepemimpinan sementara tidak akan mengganggu fungsi inti pasar modal atau melemahkan kepercayaan investor.

Airlangga turut melontarkan peringatan keras, “Pemerintah tidak akan mentolerir manipulasi harga saham yang merugikan investor dan merusak kredibilitas serta integritas pasar modal.” Ia menambahkan bahwa praktik spekulatif semacam itu merugikan investor-terutama ritel-karena harga saham tidak lagi mencerminkan nilai fundamental perusahaan, melainkan didorong oleh kepentingan sekelompok kecil pelaku pasar, merusak kepercayaan sistem keuangan nasional dan menghambat investasi asing langsung.

Integritas Pasar di Ujung Tanduk

Aksi jual besar-besaran dipicu oleh pengumuman MSCI Inc. yang membekukan perubahan terkait indeks untuk sekuritas Indonesia. MSCI menyatakan adanya risiko fundamental terkait kelayakan investasi, termasuk potensi perilaku perdagangan terkoordinasi yang mengganggu pembentukan harga dan memperkuat volatilitas. Mereka menuntut transparansi data kepemilikan yang lebih baik dan mengancam akan menilai kembali status aksesibilitas pasar Indonesia pada Mei 2026, bahkan berpotensi menurunkan klasifikasi Indonesia dari Pasar Berkembang menjadi Pasar Perbatasan. Krisis ini menelanjangi kerapuhan integritas pasar modal Indonesia di mata investor global.