PDIP Ungkap Darurat Pendidikan Anak Pasca

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti dari Fraksi PDIP, membongkar ilusi normalisasi pendidikan pascabencana di Sumatera. Ia menegaskan, klaim “sekolah kembali berjalan” tidak berarti program kurikulum terlaksana penuh, mengungkap jurang lebar antara realitas lapangan dengan laporan pemerintah.

Kondisi pendidikan anak-anak di wilayah terdampak bencana, khususnya di Tapanuli Tengah dan Aceh, jauh dari normal. Fasilitas rusak dan jadwal belajar terpotong drastis, memaksa siswa bergiliran masuk hanya selama dua jam per sesi, jauh dari standar kurikulum yang mestinya diterima. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana Sumatera, Rabu (18/2/2026), di Jakarta.

Realitas di Lapangan

Meski pemerintah mengklaim 100% sekolah terdampak bencana di Sumatera sudah kembali belajar, realitas di lapangan berbicara lain. Esti Wijayanti menuding “normal” yang dimaksud hanyalah aktivitas fisik di tenda darurat atau bangunan yang tersisa, bukan keberlangsungan proses belajar-mengajar yang berkualitas.

Program pendidikan yang seharusnya sesuai kurikulum tidak dapat diberikan secara utuh. Ini menciptakan generasi siswa dengan celah pembelajaran signifikan, berpotensi merusak masa depan pendidikan mereka di tengah upaya pemulihan pascabencana yang serba darurat.

Contoh konkretnya terlihat di SMK Badiri, Tapanuli Tengah. Dari 21 kelas, siswa hanya bisa masuk tiga kelas saja, bergiliran, dengan durasi pelajaran yang dipangkas menjadi dua jam. Ini bukan sekadar penyesuaian, melainkan pemangkasan drastis hak anak atas pendidikan yang layak.

Kerusakan infrastruktur pendidikan menjadi pangkal masalah. Peralatan belajar yang hancur menambah daftar panjang hambatan, membuat guru dan siswa berjuang dalam kondisi serba terbatas, jauh dari lingkungan belajar yang kondusif.

Kondisi ini menuntut perhatian serius, melampaui sekadar retorika pemulihan. Pendidikan darurat yang terjadi saat ini berisiko menjadi standar baru jika tidak segera ada intervensi komprehensif untuk mengembalikan kualitas dan kuantitas pembelajaran.

Kerusakan dan Pemangkasan Hak Belajar

“Faktanya memang kita tidak bisa mengatakan bahwa pendidikan sudah berjalan dengan normal,” ujar Esti Wijayanti. “Kalau normal itu adalah dianggap semua sekolah sudah aktivitas termasuk di tenda darurat mungkin ini benar. Tetapi kalau normal bahwa 100% program yang mestinya sesuai dengan kurikulum kita berikan kepada anak didik pasti tidak.”

Ia menambahkan, “Pertama karena mereka bergiliran masuk salah satu sekolah saja mungkin saya akan sampaikan misalnya saja SMK Badiri di Tapanuli Tengah ada 21 kelas, dia masuknya hanya tiga kelas-tiga kelas dengan masing-masing pelajarannya selama 2 jam.”

Suara dari Daerah

“Ini salah satu contoh dengan peralatan yang semua sudah rusak termasuk ini saya harus menyuarakan karena saya diminta juga oleh kepala dinas di Aceh yang mengatakan bahwa ibu datang ke sini tolong sampaikan kebenarannya,” pungkasnya, menunjukkan adanya desakan dari daerah untuk mengungkap realitas.

Sorotan tajam ini muncul di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatera. Data Mendikdasmen yang menyebut 100% sekolah kembali beroperasi kini dipertanyakan validitasnya, khususnya terkait substansi dan kualitas pendidikan yang diterima para siswa.

Situasi ini menggarisbawahi kegagalan pemerintah dalam memastikan hak dasar pendidikan anak-anak tetap terpenuhi secara layak, bahkan dalam kondisi darurat.