Pekalongan Bertindak: Inilah Prioritas Perbaikan Infrastruktur Jalan Rusak Parah yang Mendesak

Anggaran Dipangkas 90%, Infrastruktur Pekalongan Terancam Lumpuh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan mulai memperbaiki ruas-ruas jalan yang hancur, setelah Kepala DPUPR Khaerudin mengakui 80 persen jalan kota rusak parah, sementara anggaran perbaikan dipangkas drastis dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp5 miliar per Selasa (3/2/2026). Perbaikan bersifat tambal sulam ini dipicu cuaca ekstrem, usia jalan, dan beban kendaraan berlebih, namun terhambat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pusat yang melumpuhkan upaya peningkatan jalan.

Kerusakan jalan di Kota Pekalongan bukan isapan jempol. Data DPUPR menunjukkan 80 persen ruas jalan kota mengalami berbagai tingkat kerusakan, dari ringan hingga berat. Prioritas penanganan kini tertuju pada Jalan Gatot Subroto, khususnya segmen timur Pasar Banyu Urip hingga perbatasan Kabupaten Pekalongan sepanjang 130 meter, yang menelan anggaran Rp200 juta. Jalan M. Chaeron pun tak luput, dengan 700 meter dari total 1,2 kilometer dalam kondisi rusak parah, membutuhkan koordinasi dengan Balai Besar Pengelola Jalan Nasional (BPJN).

Selain dua ruas utama tersebut, Jalan Veteran di depan Rumah Sakit Kraton juga segera ditangani dalam satu hingga dua hari ke depan akibat kerusakan berat. Sementara itu, ruas-ruas lain seperti Jalan Irian, Jalan Surabaya, Jalan Agus Salim, dan Jalan WR Supratman, hanya bisa menunggu giliran penanganan bertahap, menyesuaikan ketersediaan sumber daya dan anggaran yang sangat terbatas. Kondisi ini memaksa DPUPR membagi tim dan menghadapi tantangan personel serta peralatan minim.

Penyebab utama kerusakan jalan, menurut DPUPR, adalah kombinasi cuaca ekstrem, usia infrastruktur yang menua, dan tingginya volume serta beban kendaraan yang melintas. Namun, akar masalah perbaikan yang tak kunjung tuntas justru ada pada kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang menggerogoti kemampuan fiskal daerah.

Anggaran Terjun Bebas, Perbaikan Sekadar “Tambal Sulam”

Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Khaerudin, tanpa tedeng aling-aling mengakui kondisi memprihatinkan ini. “Kerusakan di lokasi tersebut cukup parah,” ujarnya saat diwawancarai di ruang kerjanya. Ia menambahkan, “Sambil menunggu respons dari pusat, perbaikan yang kami lakukan saat ini masih bersifat tambal sulam, yakni mengisi lubang dengan LPA dan dilakukan pengerasan. Pelapisan menyeluruh hanya bisa kami lakukan di titik-titik tertentu, karena keterbatasan anggaran pemeliharaan.” Pengakuan ini menohok, menunjukkan pemerintah daerah dipaksa menunda solusi permanen.

Khaerudin lebih lanjut mengungkap dampak mengerikan dari pemangkasan anggaran. “Kalau tahun lalu anggaran kami sekitar Rp50 miliar, tahun ini hanya sekitar Rp5 miliar. Artinya, tinggal sekitar 10 persen saja. Dengan kondisi seperti ini, peningkatan jalan otomatis banyak yang tertunda. Namun kami tetap berkomitmen menjaga agar jalan-jalan yang rusak parah bisa segera ditangani demi kenyamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya, menyoroti janji kenyamanan dan keselamatan yang berat dipenuhi dengan dana seadanya.

DPUPR Kota Pekalongan memang telah mengusulkan hampir seluruh ruas jalan kota yang rusak kepada Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU) untuk konstruksi yang lebih kuat dan berkelanjutan, seperti betonisasi atau pelapisan aspal menyeluruh. Namun, janji perbaikan struktural tersebut masih jauh panggang dari api, sementara warga harus menanggung risiko di jalanan yang terus-menerus “ditambal sulam” akibat kebijakan fiskal yang mencekik.