Pengadaan 105.000 Kendaraan Koperasi Merah Putih: Evita Ungkap Terobosan Manufaktur Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty mengecam keras kontrak pengadaan 105.000 unit kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun yang diamankan PT Agrinas Pangan Nusantara dari produsen India untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Kebijakan ini, diumumkan Jumat (20/2/2026) di Jakarta, dinilai mengabaikan kapasitas industri otomotif nasional.

Sorotan tajam Evita muncul setelah PT Agrinas Pangan Nusantara memilih Mahindra & Mahindra serta Tata Motors untuk memasok kendaraan yang sejatinya mampu diproduksi di dalam negeri, menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen pemerintah terhadap produk lokal dan keberlanjutan sektor otomotif domestik.

Kontrak masif tersebut merinci pengadaan 35.000 unit Scorpio Pick Up dari Mahindra & Mahindra, serta 70.000 unit dari Tata Motors yang terbagi atas 35.000 unit Yodha Pick Up dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck. Total 105.000 unit kendaraan impor membanjiri pasar Indonesia. Kendaraan-kendaraan ini ditujukan untuk mendukung operasional KDKMP dalam skema distribusi pangan di tingkat desa.

Namun, prioritas distribusi pangan desa kini terancam oleh kontroversi pengadaan yang mengorbankan industri nasional. Evita menegaskan, proyek bernilai triliunan rupiah ini bukan sekadar soal logistik desa.

Pernyataan Evita sekaligus mendukung sikap Kementerian Perindustrian yang sebelumnya menegaskan bahwa industri otomotif nasional sanggup memproduksi kendaraan pick up hingga satu juta unit per tahun. Kapasitas ini mencukupi bahkan melebihi kebutuhan proyek KDKMP. Kemenperin secara gamblang menyatakan, industri dalam negeri mampu memproduksi kendaraan niaga tipe penggerak dua roda (4×2) yang merupakan jenis dominan dalam kontrak impor tersebut. Ini membuktikan bahwa keputusan impor adalah pilihan, bukan keharusan.

Ancaman Terhadap Industri Nasional

“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” tegas Evita, menyoroti implikasi jangka panjang dari keputusan impor yang mengikis potensi produksi lokal.

Pernyataan ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan peringatan keras mengenai arah kebijakan industri. Saat pemerintah gencar menggaungkan penggunaan produk dalam negeri, proyek triliunan rupiah justru berbalik arah, memprioritaskan pabrikan asing.

Keputusan PT Agrinas Pangan Nusantara mendatangkan kendaraan dari India secara langsung menampar wajah industri otomotif domestik yang berkapasitas besar. Ini menunjukkan inkonsistensi yang membahayakan iklim investasi dan keberlangsungan manufaktur dalam negeri.

Kapasitas Lokal Diabaikan

Skala proyek KDKMP yang melibatkan ribuan koperasi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia memang ambisius. Namun, pemilihan vendor asing untuk pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun ini menimbulkan pertanyaan fundamental tentang komitmen pemerintah terhadap penguatan ekonomi domestik dan keberlanjutan industri strategis.