Polri Ungkap Jaringan Haji Ilegal 2026: 13 Tersangka Kini Dijerat Hukum
loading…Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan Subsatgas Gakkum Satgas Haji telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dan menetapkan 13 orang tersangka praktik penyelenggaraan haji ilegal. Foto/Okezone JAKARTA – Satgas Haji Polri terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum selama musim Haji 2026 guna memastikan perlindungan terhadap masyarakat dari praktik penyelenggaraan ibadah non-prosedural alias haji ilegal. Tercatat dari hasil pengawasan di titik keberangkatan, Subsatgas Gakkum Satgas Haji telah melakukan berbagai upaya penegakan hukum dengan menetapkan 13 orang tersangka atas puluhan laporan yang diterima Kepolisian.“Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir, Selasa (19/5/2026).Baca juga: Imigrasi Surabaya Gagalkan Keberangkatan 18 Calon Haji Ilegal, Korban Rugi hingga Rp290 Juta Menurut Isir, para pelaku kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk melangsungkan ibadah haji dengan modus penyalahgunaan visa yang merugikan calon jemaah.“Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000,” ujar Isir.Selain penegakan hukum, upaya pengawasan juga dilakukan dengan keberhasilan mencegah keberangkatan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) calon jemaah haji non-prosedural di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026).
Polri menetapkan 13 tersangka praktik haji ilegal, mengungkap kerugian fantastis Rp10 miliar dari 320 korban. Pengumuman ini datang Selasa (19/5/2026) di Jakarta, menyoroti bobroknya pengawasan terhadap modus penipuan visa haji yang terus merajalela.
Satgas Haji Polri, melalui Subsatgas Gakkum, berdalih ini adalah upaya perlindungan jemaah. Namun, fakta 320 korban dan pencegahan 32 calon jemaah non-prosedural di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat (15/5/2026) menguak kegagalan sistematis dalam mencegah penipuan di awal.
Skala Kejahatan yang Terus Membengkak
Operasi penegakan hukum ini mencatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) yang ditangani. Angka ini menunjukkan skala masalah yang besar, bukan sekadar insiden sporadis yang bisa diabaikan.
Para pelaku secara licik mengeksploitasi antusiasme masyarakat untuk beribadah haji. Modus utama mereka adalah penyalahgunaan visa, menjebak calon jemaah dengan janji palsu keberangkatan yang tak pernah terwujud.
Kerugian Rp10.025.000.000 bukan angka kecil. Ini mencerminkan penderitaan finansial ratusan keluarga yang impian ibadahnya hancur oleh aksi kriminal terorganisir.
Pencegahan 32 Warga Negara Indonesia (WNI) di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 15 Mei 2026, yang juga calon jemaah haji non-prosedural, menunjukkan celah keamanan di pintu keberangkatan. Pertanyaan mendesak muncul: mengapa mereka bisa sampai ke bandara tanpa terdeteksi lebih awal?
Ini bukan kali pertama praktik haji ilegal terungkap. Setiap tahun, modus serupa muncul, mengindikasikan lemahnya edukasi publik dan penindakan preventif yang gagal membendung jaringan penipu.
Pengakuan Polri: Modus Klasik Tanpa Solusi Jelas
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi data ini. “Hingga saat ini tercatat 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) telah ditangani, dengan 13 tersangka berhasil ditetapkan,” kata Isir, Selasa (19/5/2026).
Isir menambahkan, para penipu “kerap memanfaatkan tingginya minat masyarakat untuk melangsungkan ibadah haji dengan modus penyalahgunaan visa yang merugikan calon jemaah.” Ini adalah pengakuan atas modus operandi yang sudah jamak terjadi.
Ia juga merinci dampak finansialnya. “Dari penanganan perkara tersebut, jumlah korban mencapai 320 orang dengan total kerugian masyarakat sebesar Rp10.025.000.000,” ungkap Isir, tanpa menjelaskan langkah konkret pencegahan di hulu.
Latar Belakang: Kegagalan Pengawasan Berulang
Praktik haji ilegal menjadi momok berulang di setiap musim haji. Jemaah yang putus asa karena daftar tunggu panjang atau biaya tinggi sering menjadi sasaran empuk para sindikat.
Polri mengklaim terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum. Namun, jumlah korban dan kerugian yang terus membengkak menuntut evaluasi mendalam terhadap efektivitas strategi penanganan haji non-prosedural yang selama ini diterapkan.
