Purbalingga Amankan Pasokan: Ribuan Liter Minyakita Disebar, Ini Langkah Pemprov Jateng Jaga Stok Pangan
Pemerintah Kabupaten Purbalingga menyalurkan 11.400 liter Minyakita kepada 31 pedagang Pasar Segamas pada 10 Februari 2026. Ini untuk stabilisasi harga minyak goreng dan memastikan ketersediaan stok jelang Ramadan. Distribusi dilakukan agar masyarakat dapat membeli Minyakita sesuai HET Rp15.700, karena harga pasar masih di atas ketentuan.
Pemerintah Kabupaten Purbalingga terpaksa menyuntikkan 11.400 liter Minyakita ke Pasar Segamas pada Selasa, 10 Februari 2026, dalam upaya reaktif menekan harga minyak goreng yang terus melambung di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) menjelang Ramadan. Langkah ini menyoroti kegagalan pasar dalam menjaga stabilitas harga, memaksa intervensi langsung untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bagi masyarakat.
Harga Melambung, Intervensi Reaktif
Distribusi ini menyasar 31 pedagang, sebuah angka yang dipertanyakan efektivitasnya untuk mengendalikan pasar secara menyeluruh. Faktanya, harga Minyakita di pasaran masih bertengger di kisaran Rp16.000 hingga Rp18.000 per liter, jauh melampaui HET pemerintah sebesar Rp15.700. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi yang ada.
Kepatuhan Pedagang Dipertanyakan
Kepala Bidang Perdagangan Dindagkop UKM Kabupaten Purbalingga, Wasis Pambudi, mengakui distribusi ini adalah bagian dari “upaya stabilisasi harga” agar pedagang “diharapkan” menjual sesuai Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 2024. Pernyataan ini justru menggarisbawahi bahwa kepatuhan pedagang masih menjadi harapan, bukan jaminan, setelah sekian lama harga melambung. Pemerintah juga mengklaim memastikan produk yang beredar aman, higienis, dan berkualitas, sebuah standar dasar yang seharusnya tidak perlu ditekankan dalam kondisi normal.
Tata Kelola Minyak Goreng Carut-Marut
Pambudi berdalih, “Penataan tata kelola minyak goreng rakyat penting agar distribusi lebih efisien, kualitas tetap terjamin, dan masyarakat tidak kesulitan mendapatkan minyak goreng.” Dalih ini secara implisit mengakui carut-marut tata kelola yang ada, yang justru menjadi akar masalah lonjakan harga dan kelangkaan.
Solusi Jangka Pendek Tanpa Akar Masalah
Meski Pemerintah Kabupaten Purbalingga berencana memperluas distribusi ke Pasar Bobotsari dan Pasar Bukateja, skala intervensi ini masih dipertanyakan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan perbaikan fundamental pada rantai pasok, langkah-langkah reaktif seperti ini hanya menjadi pemadam kebakaran sementara, gagal mengatasi akar masalah inflasi dan ketidakpatuhan pasar.
