Purbalingga Gempur Swasembada: 10.000 Hektar Kedelai Jadi Kunci Ketahanan Pangan Jawa Tengah
Purbalingga menargetkan pengembangan tanaman kedelai seluas 10.000 hektar. Bupati Purbalingga H. Tasdi meluncurkan gerakan tanam kedelai ini di Desa Sindang, Mrebet. Program ini mendukung swasembada kedelai nasional untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan mengurangi impor. Dinas Pertanian optimis target tercapai, dibagi ke 18 kecamatan dan 640 kelompok tani.
Purbalingga dipaksa mengejar target mustahil: menanam kedelai di lahan seluas 10.000 hektar tahun ini, lonjakan lebih dari seratus kali lipat dari realisasi 2017 yang hanya 84 hektar. Pencanangan ambisius ini dilakukan Bupati H. Tasdi pada Rabu, 11 April, di Desa Sindang, Kecamatan Mrebet, demi mengejar swasembada kedelai nasional yang dimajukan Presiden Jokowi ke tahun 2018.
Langkah drastis ini muncul di tengah ketergantungan Indonesia pada impor kedelai, khususnya untuk industri tahu dan tempe. Namun, ambisi besar ini langsung memicu pertanyaan serius tentang kesiapan infrastruktur, sumber daya, dan kemampuan petani lokal untuk mencapai lonjakan produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Ambisi Tanpa Dasar
Target 10.000 hektar di Purbalingga merupakan bagian dari program perluasan areal tanam baru kedelai (PATB) seluas 500 ribu hektar yang dicanangkan di 20 provinsi, termasuk Jawa Tengah. Angka ini dibebankan kepada 18 kecamatan dan 640 kelompok tani di Purbalingga.
Perbandingan data menunjukkan jurang menganga. Pada tahun 2017, Purbalingga hanya mampu menghasilkan 156 ton kedelai dari luas tanam 84 hektar. Kini, daerah itu dituntut untuk melipatgandakan luas tanam menjadi 10.000 hektar, dengan proyeksi produksi mencapai 15.000 ton.
Lonjakan target yang spektakuler ini, dari 84 hektar menjadi 10.000 hektar dalam setahun, menempatkan Purbalingga di bawah tekanan luar biasa. Tanpa persiapan matang dan dukungan konkret yang proporsional, target ini berisiko besar hanya menjadi angka di atas kertas.
Program ini juga diwarnai seremoni peletakan batu pertama rehab rumah tidak layak huni (RTLH), lapangan olahraga, serta penyerahan alsintan dan bantuan lainnya, seolah mengaburkan fokus utama pada target kedelai yang meragukan.
Janji Pejabat di Tengah Keraguan
Bupati Tasdi menegaskan bahwa target ini adalah mandat langsung dari Presiden Jokowi, yang memajukan ambisi swasembada kedelai ke tahun 2018 dari semula 2019. “Apapun program pemerintah… harus kita sukseskan,” ujarnya, seolah menepis keraguan atas target yang melonjak drastis.
Kepala Dinas Pertanian Purbalingga, Ir. Lili Purwati, secara kontradiktif menyatakan “optimis target itu dapat tercapai,” beralasan pembagian target ke 18 kecamatan dan 640 kelompok tani. Namun, ia sendiri mengakui produksi tahun 2017 hanya 156 ton dari 84 hektar, sebuah angka yang jauh panggang dari api dibandingkan target 15.000 ton dari 10.000 hektar tahun ini.
“Bila satu hektarnya bisa menghasilkan 1,5 ton saja maka untuk luas tanam 10.000 hektar akan dicapai produksi 15 ribu ton kedelai,” kata Lili, sebuah perhitungan matematis yang mengabaikan tantangan implementasi di lapangan.
Beban di Pundak Petani
Program swasembada pangan, termasuk kedelai, telah lama menjadi janji pemerintah pusat. Namun, realitas di lapangan seringkali jauh dari harapan, dengan beban target yang tidak realistis jatuh ke pundak pemerintah daerah dan petani.
Target 10.000 hektar di Purbalingga bukan sekadar angka, melainkan tantangan besar yang menguji keseriusan pemerintah dalam mendukung petani. Kegagalan
