Solusi Pulang Rantau Gratis: Pemprov Jateng Jamin Kenyamanan Difabel dan Lansia

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberangkatkan 4.181 perantau dari Asrama Haji Donohudan, Boyolali, menuju Jakarta dan Bandung pada Sabtu, 28 Maret 2026. Program “Balik Rantau Gratis 2026” ini menjadi penopang utama bagi pekerja informal, difabel, dan lansia yang tercekik mahalnya biaya transportasi pasca-Lebaran.

Langkah ini menyoroti kegagalan pasar dalam menyediakan akses transportasi terjangkau, memaksa negara turun tangan untuk menalangi jutaan rupiah yang harus dikeluarkan warga demi kembali ke tempat kerja.

Subsidi Transportasi Mendesak

Sebanyak 84 bus dikerahkan untuk mengangkut ribuan warga yang mayoritas adalah pekerja informal. Program ini secara spesifik menyasar kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia, yang seringkali terpinggirkan dalam layanan transportasi umum. Mereka mendapat fasilitas khusus, termasuk penjemputan dari rumah, demi memastikan kenyamanan dan keselamatan.

Kebutuhan akan program semacam ini muncul akibat lonjakan harga tiket menjelang dan sesudah Lebaran, yang bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp650 ribu per orang. Bagi keluarga dengan beberapa anggota, biaya ini membengkak hingga jutaan rupiah, menjadi beban berat yang sulit ditanggung.

Fasilitas yang ditawarkan, seperti bus nyaman dan makanan ringan, menunjukkan upaya pemerintah untuk menutupi kekurangan layanan transportasi reguler yang seringkali abai terhadap kebutuhan dasar penumpang, apalagi kelompok rentan.

Program ini bukan sekadar kemurahan hati, melainkan respons mendesak terhadap realitas ekonomi pekerja informal yang rentan, di mana biaya perjalanan dapat menguras tabungan atau bahkan memaksa mereka berutang.

Suara Penerima Manfaat

Lendra Febri Arino (37), penyandang disabilitas dari Tawangmangu Karanganyar yang bekerja sebagai ojek online di Jakarta, mengaku sangat terbantu. “Alhamdulillah sangat membantu. Fasilitasnya bagus, nyaman, ada snack juga. Kalau bayar sendiri mahal, bisa hemat jutaan,” ujarnya, menyoroti penghematan hingga Rp3 juta untuk empat anggota keluarganya.

Sunaryo (49), difabel lain asal Sragen yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima di Pondok Gede Jakarta, juga merasakan hal serupa. “Alhamdulillah banget, sangat membantu. Tiket mahal, bisa sampai Rp650 ribu per orang. Ini uangnya bisa dipakai buat Lebaran dan kebutuhan keluarga di kampung,” katanya, didampingi istrinya, Saryati.

Sri Sardadi (80), lansia perantau dari Kemusuk Boyolali yang tinggal di Jakarta, turut mengungkapkan kelegaannya. “Senang sekali, bisa pulang bareng. Kalau tidak ada ini, ya sedih, mahal. Ini hemat Rp1 juta lebih,” tuturnya, menggambarkan betapa krusialnya bantuan ini.

Intervensi Negara

Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Arief Djatmiko, menegaskan prioritas keselamatan dan kenyamanan, terutama bagi difabel dan lansia yang difasilitasi khusus. Pernyataan ini menggarisbawahi pengakuan pemerintah atas keterbatasan aksesibilitas transportasi publik bagi kelompok tersebut.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut program ini sebagai “bentuk kehadiran negara bagi masyarakat kecil, khususnya pekerja informal,” dan “role model.” Namun, label “kehadiran negara” ini sekaligus menjadi pengingat bahwa masalah transportasi yang terjangkau dan layak bagi seluruh lapisan masyarakat masih jauh dari kata tuntas, dan intervensi musiman seperti ini hanya menambal lubang, bukan menyelesaikan akar masalah.