Sorotan Publik: 73,8% Puas Penanganan Bencana Sumatra oleh Pemerintah

Publik menyatakan 73,8 persen puas dengan penanganan bencana di Sumatra oleh pemerintah, namun ironisnya, 95,6 persen publik menuntut peningkatan kinerja penanganan bencana yang jauh lebih baik ke depan. Angka ini membongkar disparitas antara kepuasan saat ini dan ekspektasi mendesak terhadap perbaikan fundamental. Temuan ini diungkap Lembaga survei Cyrus Network dalam Laporan Survei Nasional Opini Publik April 2026 yang dipaparkan di Jakarta, Selasa (14/4).

Survei yang dilakukan pada 1-5 April 2026 ini menyoroti bahwa meski persepsi publik menunjukkan tren perbaikan, dengan 79,6 persen responden menilai penanganan bencana saat ini lebih baik dibanding awal kejadian, tuntutan untuk peningkatan kinerja justru meroket. Ini mengindikasikan kepuasan yang rapuh, di mana publik melihat adanya perbaikan, tetapi belum mencapai standar yang mereka harapkan dari pemerintah.

Tingkat Kepuasan dan Tuntutan Perbaikan

Angka kepuasan 73,8 persen terdiri dari 66,4 persen puas dan 7,4 persen sangat puas, sementara 25,2 persen responden terang-terangan menyatakan tidak puas. Indikator “positif” yang turut mendongkrak angka kepuasan meliputi kemudahan akses informasi (87,4 persen), kemampuan pemerintah mengatasi dampak pascabencana (83,6 persen), dan sampainya bantuan kepada yang membutuhkan (81,4 persen).

Pemerintah juga dinilai merespons cepat dengan koordinasi antarinstansi yang baik (80,8 persen), serta bantuan dianggap mencukupi kebutuhan korban (74,1 persen). Namun, semua angka ini seolah menjadi tidak relevan di hadapan tuntutan 95,6 persen publik yang mendesak peningkatan penanganan bencana. Ini bukan sekadar permintaan, melainkan penekanan akan urgensi perbaikan sistemik.

Peran Instansi dan Dominasi Militer

Terkait instansi yang paling berperan aktif, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencatat tingkat kepuasan tertinggi dengan 94,4 persen. Ini menegaskan ketergantungan pemerintah pada struktur militer dalam menghadapi krisis darurat, sebuah pola yang patut dipertanyakan dalam konteks reformasi birokrasi penanggulangan bencana.

Disusul Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan 85,8 persen, pemerintah daerah di wilayah terdampak 85,4 persen, PT PLN 83,1 persen, PT Pertamina 81,4 persen, Kementerian Komunikasi dan Digital 81 persen, Kementerian Pekerjaan Umum 80,4 persen, dan Polri 79,9 persen. Angka-angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya, koordinasi dan efektivitas masih menjadi catatan kritis.

Peneliti utama Cyrus Network, Syahril Ilhami, menyatakan, “Terkait dengan penanganan bencana Sumatra oleh pemerintah, ada 73,8 persen publik merasa puas.”

Ilhami juga menambahkan, “Jika bicara hari ini, maka publik merasa penanganan bencana oleh pemerintah lebih baik ketimbang sebelumnya.”

Menggarisbawahi peran dominan TNI, Syahril Ilhami menegaskan, “Terkait dengan instansi yang berperan aktif dalam penanganan bencana, paling tinggi tingkat kepuasannya adalah TNI dengan 94,4 persen.”

Survei ini melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 126 desa/kelurahan pada 38 provinsi di Indonesia, menggunakan metode multistage random sampling dengan wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar ±2,82 persen. Data ini, alih-alih merayakan kepuasan, justru harus menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk tidak berpuas diri, melainkan segera merumuskan strategi penanganan bencana yang jauh lebih komprehensif dan berkelanjutan demi memenuhi ekspektasi publik yang hampir universal.