Sumatra Berbenah: Dari Sekolah hingga Tempat Ibadah, Fasilitas Publik Direvitalisasi Demi Aktivitas Optimal Warga.

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil alih peran krusial dalam upaya pemulihan pascabencana di berbagai wilayah Sumatra, dengan fokus utama pada perbaikan dan pembersihan fasilitas pendidikan serta fasilitas umum. Kegiatan ini melibatkan pengecatan, pembersihan sisa lumpur, dan perbaikan bangunan, berlangsung di tengah minimnya informasi spesifik mengenai bencana yang mendahului atau koordinasi lintas sektor yang komprehensif.

Aktivitas “pemerintah TNI” ini tersebar di Pidie Jaya dan Aceh Tamiang, Aceh, hingga Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Klaim “pemulihan berkelanjutan” terus didengungkan, bahkan saat aktivitas sosial dan pembelajaran disebut telah “berangsur normal,” memunculkan pertanyaan tentang skala dan urgensi sebenarnya dari intervensi militer ini.

Intervensi Militer di Lapangan

Di lapangan, prajurit TNI terlihat bekerja dengan peralatan sederhana—cangkul, sekop, hingga gerobak—menghilangkan sisa lumpur banjir dan memperbaiki infrastruktur. Intervensi ini menyasar sekolah, balai pengajian, rumah ibadah, dan fasilitas publik lain yang diklaim sebagai pusat aktivitas warga.

Di Pidie Jaya, Aceh, personel TNI fokus pada pengecatan fasilitas pendidikan serta pembersihan balai meunasah dan balai pengajian. Langkah ini bertujuan mengembalikan kenyamanan penggunaan fasilitas tersebut bagi masyarakat.

Upaya serupa meluas ke Aceh Tamiang, di mana pembersihan sekolah dasar dan menengah menjadi prioritas. SDN Benua Raja dan SMPN 3 Kejuruan Muda di Kecamatan Rantau menjadi sasaran utama, demi mendukung kelanjutan proses belajar-mengajar.

Sementara itu, di Sumatra Utara, pemulihan menyasar beragam fasilitas, termasuk sekolah, pasar desa, dan rumah ibadah lintas agama. Madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar di Desa Hutagodang, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, menjadi lokasi pembersihan intensif.

Pembersihan rumah ibadah lintas agama juga dilakukan secara gotong royong, melibatkan personel TNI dan masyarakat setempat. Gereja dan masjid di Desa Hutagodang dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batangtoru, menjadi contoh nyata keterlibatan ini.

Suara yang Hilang

Pemerintah, tanpa perincian lebih lanjut, bersikeras bahwa “proses pemulihan pascabencana tidak berhenti ketika kondisi mulai stabil,” sebuah klaim yang dihembuskan di tengah dominasi peran TNI dan minimnya suara dari pihak lain.

Narasi resmi menekankan fasilitas publik seperti sekolah dan tempat ibadah “berperan penting sebagai pusat interaksi, pembelajaran, serta penguatan nilai kebersamaan warga.” Namun, tidak ada suara dari warga terdampak yang mengonfirmasi efektivitas intervensi ini atau mengungkapkan kebutuhan mendesak mereka.

Hingga berita ini ditulis, tidak ada pejabat sipil atau militer yang secara langsung memberikan pernyataan mengenai strategi jangka panjang, alokasi anggaran pascabencana, atau koordinasi dengan lembaga sipil lainnya. Ini meninggalkan pertanyaan besar tentang transparansi dan akuntabilitas upaya pemulihan yang dipimpin militer ini.

Pemulihan Tanpa Detail

Perbaikan yang dilakukan TNI tidak hanya berfokus pada aspek fisik bangunan, tetapi juga pada “pemulihan ruang sosial masyarakat.” Namun, tanpa rincian bencana spesifik, skala kerusakan, atau rencana pemulihan yang jelas dari pemerintah secara keseluruhan, intervensi ini terkesan parsial. Fokus tunggal pada peran TNI, ditambah dengan ketiadaan suara warga atau pejabat lain, menyisakan keraguan tentang keberlanjutan dan efektivitas pemulihan pascabencana di Sumatra.