Terobosan Ekonomi Kerakyatan: BP Taskin Paparkan Ekosistem Terpadu ke Prabowo

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengintegrasikan seluruh program ekonomi kerakyatan ke dalam satu ekosistem terpadu. Usulan itu dilontarkan dalam rapat di Istana Negara, Kamis (12/2/2026), sebagai langkah krusial mengatasi kemiskinan struktural.

Ini menyoroti fragmentasi program pengentasan kemiskinan yang berjalan saat ini, termasuk makan bergizi gratis, kampung nelayan Merah Putih, dan program perumahan, yang dinilai Budiman belum efektif tanpa koordinasi menyeluruh.

Kegagalan Fragmentasi Program

Budiman menegaskan, pengintegrasian ini bertujuan memperkuat kelembagaan koperasi dan komunitas nelayan, sekaligus meningkatkan akses finansial mereka. Tanpa kapasitas kelembagaan yang kuat, masyarakat yang sudah terentaskan dari kemiskinan berisiko kembali terjerumus dalam lingkaran kemelaratan.

Presiden Prabowo, menanggapi usulan tersebut, menekankan penguatan kelembagaan sebagai pondasi utama dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi masyarakat nelayan. Penekanan ini menggarisbawahi kegagalan sistematis dalam membangun fondasi ekonomi yang kokoh di tingkat akar rumput selama ini.

Konsep “ekosistem terpadu” berarti seluruh program harus “berbicara satu sama lain,” bukan berjalan sendiri-sendiri. Ini sebuah pengakuan implisit bahwa program-program sebelumnya seringkali tumpang tindih atau tidak saling mendukung, menciptakan inefisiensi.

Usulan ini muncul di tengah kebutuhan mendesak untuk mengefektifkan anggaran dan sumber daya dalam penanggulangan kemiskinan. Integrasi diharapkan mampu mendorong produktivitas secara berkelanjutan, menghindari pemborosan dan duplikasi program yang tidak menghasilkan dampak maksimal.

Fokus pada nelayan dan koperasi menunjuk pada sektor-sektor yang selama ini rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan minimnya dukungan kelembagaan. Penguatan ini menjadi benteng pertahanan ekonomi mereka.

Penegasan Narasumber

“Tadi kami menyampaikan kepada Pak Prabowo Subianto supaya dari BP Taskin merangkaikan program-program strategis beliau; dari makan bergizi gratis, kampung nelayan, program perumahan, kemudian program yang lain-lain itu supaya bisa berbicara satu sama lain sebagai satu ekosistem,” terang Budiman usai pertemuan.

Ia juga mengutip penekanan Presiden, “Bapak Presiden menyampaikan bahwa pengentasan kemiskinan tidak mungkin terjadi secara berkelanjutan jika koperasi dan kampung nelayan tidak diperkuat. Mereka yang sudah terentaskan pun bisa kembali jatuh miskin jika kelembagaan lemah.”

Budiman menambahkan, “Kami menyampaikan beberapa usulan dan berdiskusi dengan Bapak Presiden. Beliau menerima laporan tersebut dan akan memberikan arahan lebih lanjut.”

Tantangan Integrasi

BP Taskin, di bawah kepemimpinan Budiman Sudjatmiko, kini dituntut menyusun kerangka kerja operasional untuk mengimplementasikan visi integrasi ini. Implementasi nyata dari “ekosistem terpadu” akan menjadi ujian bagi efektivitas pemerintahan dalam mengatasi masalah kemiskinan struktural.

Latar belakang program-program ekonomi kerakyatan yang seringkali tersebar dan kurang terkoordinasi memang menjadi sorotan kritis. Usulan ini hadir sebagai upaya menambal celah tersebut, menuntut efisiensi dan dampak yang lebih besar dari setiap rupiah anggaran negara.