Trans Jateng Capai 45,5 Juta Penumpang: Efisiensi atau Kebutuhan Mendesak Warga?

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengklaim moda transportasi massal Trans Jateng telah melayani 45,54 juta penumpang sejak 2017 hingga 2025, dengan 10,24 juta penumpang pada 2025 saja. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng, Arief Djatmiko, menyampaikan data ini di Semarang pada Jumat, 6 Februari 2026. Namun, di balik angka-angka tersebut, kinerja Trans Jateng memunculkan pertanyaan serius terkait kapasitas dan efektivitas pelayanan.

Klaim “load factor” lebih dari 110 persen yang disebut “impresif” justru mengindikasikan bahwa bus beroperasi melebihi kapasitas standar, memaksa penumpang berdesakan. Sementara itu, meskipun pembayaran nontunai meningkat, angkanya hanya mencapai 8,72 persen pada 2025, menunjukkan keterlambatan signifikan dalam adopsi digitalisasi pembayaran yang seharusnya menjadi standar pelayanan modern.

Kekurangan Fundamental Terkuak

Pemangkasan tarif Rp1.000 bagi buruh, pelajar, dan veteran memang tampak sebagai kebijakan populis. Namun, kebijakan ini tidak dibarengi transparansi mengenai dampak finansial pada anggaran daerah dan keberlanjutan subsidi yang masif tersebut.

Fakta “load factor” yang membanggakan angka di atas 110 persen sepanjang 2025 justru menelanjangi kurangnya armada yang memadai. Penumpang harus berhimpitan, mengurangi kenyamanan serta berpotensi meningkatkan risiko keamanan dan kesehatan di dalam bus.

Ketergantungan pada pembayaran tunai masih mendominasi operasional Trans Jateng. Dengan hanya 8,72 persen transaksi nontunai pada 2025 – yang didominasi oleh QRIS (5,98%), tapping (2,41%), dan aplikasi Si Anteng (0,34%) – sistem ini jauh tertinggal dari tuntutan efisiensi dan kecepatan layanan transportasi publik modern. Sebagian besar penumpang masih mengandalkan uang tunai, menghambat percepatan waktu keberangkatan dan menimbulkan potensi inefisiensi.

Retorika Pejabat Kontras dengan Realita

Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arief Djatmiko, hanya menawarkan janji klise. Ia menyatakan, “Melalui evaluasi ini, kita dapat terus berbenah dan menghadirkan inovasi pelayanan yang lebih baik.” Klaim perbaikan ini kontras dengan data lapangan yang menunjukkan masalah fundamental.

Djatmiko juga menekankan “penilaian didasarkan pada indikator kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi, kedisiplinan, serta capaian pelayanan, termasuk peningkatan penggunaan transaksi nontunai (cashless).” Namun, peningkatan “cashless” yang hanya mencapai 8,72 persen jelas merupakan kegagalan, bukan capaian.

Penghargaan kepada 33 kru terbaik Trans Jateng, sebagai bentuk pengakuan atas “dedikasi tinggi,” seolah menutupi fakta bahwa ribuan penumpang setiap hari menghadapi bus yang kelebihan muatan dan sistem pembayaran yang masih primitif. Sebanyak 566 petugas melayani di tujuh koridor, dengan 41,70 persen di antaranya berasal dari keluarga prasejahtera-sebuah rincian yang tidak menjelaskan kualitas layanan secara signifikan.

Layanan edutrip atau tur pelajar, yang mencatat 11.409 perjalanan edukasi di tujuh koridor sepanjang 2025, menjadi sorotan positif dalam laporan ini. Namun, ini tidak lantas menutupi kesenjangan kritis pada layanan reguler.

Desakan Perbaikan Mendesak

Trans Jateng, yang beroperasi sejak 2017 dengan tujuan awal meningkatkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah, kini menghadapi tantangan serius. Data yang disajikan justru menyoroti jurang antara ambisi program dengan realitas operasional di lapangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus segera mengatasi masalah kapasitas armada dan mendorong adopsi teknologi pembayaran secara agresif, alih-alih berpuas diri dengan angka-angka yang justru menunjukkan kelemahan mendasar dalam pelayanan publik.