Visi Masa Depan Daerah: Generasi Muda Desak DPD Perkuat Pengaruh
Diskusi media “Optimalisasi DPD” oleh IPC, SPD, dan Perkumpulan Warga Muda di Jakarta menyoroti urgensi penguatan DPD RI. DPD diharapkan menjadi kanal aspirasi daerah dan jembatan kebijakan inklusif. Akademisi menyoroti desain bikameral tidak seimbang; representasi daerah minim daya dorong kebijakan nasional.
Indonesian Parliamentary Center (IPC), Sindikasi Pemilu dan Demokrasi (SPD), serta Perkumpulan Warga Muda menyoroti mandulnya peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Diskusi ini mengecam DPD sebagai lembaga representasi daerah yang “tanpa kuasa”, sekadar simbolik tanpa daya dorong nyata terhadap kebijakan nasional.
Diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/5/2026), menggarisbawahi kegagalan DPD menjadi kanal efektif aspirasi daerah. Kondisi ini terjadi di tengah menguatnya tren desentralisasi kebijakan yang seharusnya memperkuat representasi lokal.
Krisis Representasi dan Bikameral Mandul
Kritik tajam muncul terhadap desain bikameral Indonesia yang tidak seimbang, secara struktural mendudukkan DPD pada posisi lemah. Lembaga ini terperangkap dalam dilema akut antara tuntutan representasi regional dan ketidakmampuannya mempengaruhi agenda pusat.
DPD gagal menjembatani kepentingan daerah ke tingkat nasional, memperparah jurang antara kebijakan pusat dan kebutuhan masyarakat di wilayah. Situasi ini memicu desakan agar DPD tidak hanya diperkuat secara formal melalui perluasan kewenangan, tetapi juga substansial di mata publik. Ketiadaan pengaruh DPD memperparah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen secara keseluruhan.
Suara Kritis Akademisi dan Pemuda
Akademisi Universitas Indonesia, Chusnul Mar’iyah, secara blak-blakan menyatakan, “Representasi daerah cenderung hanya berhenti pada level simbolik tanpa daya dorong terhadap kebijakan nasional.” Mar’iyah mendesak agar DPD tidak terjebak pada formalitas, “Kita perlu mendorong pendekatan alternatif yang tidak hanya bergantung pada perluasan kewenangan formal, tetapi pada penguatan substansi peran DPD di mata publik.”
Senada, Akbar Restu Fauzi dari Perkumpulan Warga Muda menegaskan aspirasi kelompok muda, “Anak muda berharap DPD hadir sebagai oase representasi di tengah krisis kepercayaan publik terhadap institusi parlemen.” Fauzi menuntut DPD bertransformasi menjadi mitra strategis, “Harapannya, DPD tidak lagi dipandang sebagai lembaga sekunder melainkan mitra strategis organisasi dan komunitas anak muda untuk mengartikulasikan kepentingan daerah yang selama ini terabaikan oleh agenda setting pemerintah di pusat.”
Desakan untuk Transformasi
Diskusi bertajuk “Optimalisasi DPD: Dilema Representasi Tanpa Kuasa” ini menjadi corong protes terhadap minimnya taji DPD. Para penyelenggara mendesak DPD bertransformasi menjadi lembaga yang benar-benar mampu mengartikulasikan kepentingan daerah, bukan sekadar pelengkap sistem parlemen.
