Yasika Aulia, Putri Wakil Ketua DPRD, Kuasai 41 Dapur MBG: Mengurai Jaringan Bisnis dan Untung Jutaan Rupiah Sehari?

Yasika Aulia, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Yasir Machmud, kini menguasai 41 dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) di provinsi tersebut, meraup potensi keuntungan hingga Rp246 juta setiap hari dari proyek unggulan Presiden RI Prabowo Subianto. Penguasaan puluhan dapur ini memicu pertanyaan serius tentang potensi konflik kepentingan dan praktik rente ekonomi dalam program yang seharusnya berfokus pada kesejahteraan publik.

Rincian Penguasaan Dapur MBG

Yasika Aulia tercatat mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di beberapa wilayah Sulawesi Selatan. Rinciannya meliputi 16 dapur di Kota Makassar, 3 dapur di Parepare, 2 dapur di Kabupaten Gowa, dan 10 dapur di Kabupaten Bone. Setiap dapur dilaporkan membutuhkan investasi sekitar Rp1,5 miliar, mencakup biaya pembangunan dan peralatan, sehingga total investasi mencapai angka mencengangkan Rp61,5 miliar.

Skema keuntungan Yasika Aulia terungkap jelas. Setiap dapur MBG melayani rata-rata 3.000 siswa per hari. Dengan estimasi keuntungan Rp2.000 per porsi, total pendapatan kotor dari seluruh dapur yang dikelolanya bisa mencapai sekitar Rp246 juta setiap hari. Angka ini menyoroti bagaimana program gizi nasional justru menjadi ladang keuntungan besar bagi individu yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sendiri merupakan inisiatif Presiden RI Prabowo Subianto, yang disebut-sebut bertujuan mengurangi beban uang jajan siswa, memastikan gizi anak-anak, serta menciptakan lapangan kerja bagi pengelola dan penyuplai bahan makanan. Namun, fakta penguasaan masif oleh satu pihak dengan keuntungan mencolok menodai narasi mulia tersebut.

Klaim Manfaat Ekonomi Lokal

Menanggapi sorotan publik, Yasika Aulia angkat bicara. Ia menyatakan, “kehadiran dapur MBG tidak hanya berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mendorong ekonomi masyarakat di sekitar lokasi dapur.”

Klaim ini, bagaimanapun, kontras tajam dengan skala keuntungan pribadi yang terungkap. Pertanyaan muncul: seberapa besar manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat lokal jika sebagian besar keuntungan mengalir ke satu entitas yang terafiliasi dengan pejabat daerah?

Potensi Rente Ekonomi di Balik Program Publik

Program Makan Bergizi Gratis, yang digadang-gadang sebagai solusi masalah gizi, kini dihadapkan pada realitas praktik rente ekonomi yang mengkhawatirkan. Keterlibatan keluarga pejabat dalam skala besar proyek pemerintah selalu patut dicurigai, terutama ketika potensi keuntungan pribadi mencapai angka fantastis dari anggaran publik. Transparansi dan akuntabilitas menjadi harga mati demi menjaga kepercayaan masyarakat pada program strategis nasional.