Yusril Luruskan Isu Larangan: Pemerintah Tak Halangi Pemutaran Film Pesta Babi
Yusril Ihza Mahendra, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran Film Pesta Babi. Pemerintah menjamin kebebasan berekspresi. Pembubaran di beberapa kampus karena prosedur administratif, bukan arahan terpusat. Film mengkritik PSN Papua Selatan. Yusril menilai kritik tersebut wajar.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan pemerintah tak pernah melarang pemutaran film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita”. Yusril, Kamis (14/5/2026), mengklaim pembubaran penayangan di sejumlah kampus bukan arahan terpusat dari negara, melainkan masalah administratif semata.
Pernyataan Yusril muncul di tengah gelombang pembubaran penayangan film yang mengkritik Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan tersebut, menimbulkan pertanyaan serius tentang jaminan kebebasan berekspresi dalam praktik.
Pemerintah, melalui Yusril, menjamin kebebasan berekspresi. Namun, kebebasan itu disebut tetap harus disertai tanggung jawab moral. Kontradiksi muncul saat film yang mengkritik kebijakan negara ini berulang kali dihentikan.
Yusril menunjuk Universitas Mataram dan UIN Mataram di Lombok sebagai contoh di mana penayangan dilarang karena “persoalan prosedur administratif”. Sementara itu, di Bandung dan Sukabumi, penayangan disebut berjalan mulus tanpa hambatan.
Pola pembubaran tersebut, menurut Yusril, menunjukkan penghentian bukan berasal dari arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum secara terpusat. Pernyataan ini berupaya menepis tudingan intervensi negara.
Film dokumenter “Pesta Babi” secara terang-terangan mengkritik PSN di Papua Selatan. Proyek tersebut dianggap mengganggu kelestarian alam, hak ulayat masyarakat Papua, dan lingkungan hidup.
Kritik semacam itu, dianggap wajar oleh Yusril, meskipun ia mengakui adanya narasi provokatif. Judul film yang kontroversial – “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” – justru memperkuat kesan provokasi dalam narasi pemerintah.
Bantahan Resmi
“Tidak semua kampus melarang pemutaran film dokumenter tersebut. Di Universitas Mataram dan UIN Mataram, Lombok, nobar film itu dilarang karena persoalan prosedur administratif saja. Sementara di kampus lain di Bandung dan Sukabumi, nobar film tersebut berjalan tanpa halangan apa pun,” tegas Yusril, Kamis (14/5/2026).
Yusril melanjutkan, “Melihat pola demikian, pembubaran nobar film Pesta Babi bukanlah arahan dari Pemerintah ataupun aparat penegak hukum yang biasanya terpusat.”
Terkait konten film, Yusril berujar, “Saya menganggap kritik semacam itu wajar saja, walaupun memang terdapat narasi yang provokatif. Judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. ‘Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita’ tampak bersifat provokatif.”
Pembubaran penayangan film “Pesta Babi” di berbagai daerah telah memicu perdebatan publik dan kritik tajam dari berbagai elemen masyarakat. Insiden ini menyoroti ketegangan antara klaim kebebasan berekspresi dan praktik pembatasan di lapangan, terutama ketika konten kritik menyentuh proyek-proyek strategis pemerintah.
