KPK Tetapkan Rektor Unsoed dan Warek III Tersangka Pemerasan Mahasiswa Baru
Rektor Unsoed dan Warek III resmi jadi tersangka pemerasan mahasiswa baru. KPK tetapkan enam orang, dari kampus sampai pihak swasta, berawal dari OTT.
Enam orang kini berstatus tersangka dalam kasus dugaan pemerasan mahasiswa baru Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Rektor Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayoga, disangkakan terlibat pemerasan dan gratifikasi dalam penerimaan mahasiswa baru.
Dari OTT ke penetapan tersangka
Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat menggegerkan kampus di Purwokerto. KPK tidak cuma mengamankan rektor dan wakil rektor III, dua wakil rektor lainnya ikut digiring dalam operasi senyap itu.
OTT biasanya cuma awal, penetapan tersangka jadi penegasan kalau barang bukti dinilai cukup. Selain kedua pucuk pimpinan, KPK menetapkan Kepala Bagian Akademik Unsoed Eko Sumanto, serta tiga pihak swasta bernama Dian Mulia Wardhana, Adhi Wiharto, dan Mulyono. Total enam orang berstatus tersangka, dan kasus ini jadi salah satu yang paling ramai di dunia pendidikan tinggi pekan ini.
Pintu masuk mahasiswa baru jadi celah
Yang disorot adalah praktik pemerasan yang menyasar penerimaan mahasiswa baru. Jalur masuk perguruan tinggi, apalagi yang banyak peminatnya, selama ini rawan jadi lahan basah calo sampai oknum pengelola kampus. Saat kuota terbatas dan daya tampung dikejar, celah itu makin terbuka.
Momen ini mengingatkan lagi bahwa urusan masuk kampus mustinya jernih, bukan tempat jual beli kursi. Sepanjang bukti kuat, publik berharap kasus ini jadi pelajaran bersama, bukan cuma tontonan. Upaya antikorupsi memang nggak cuma di level kampus, di desa pun digencarkan lewat program komponen desa antikorupsi.
Tanda tanya soal tata kelola kampus
Masyarakat antikorupsi menilai kasus ini momentum perbaikan tata kelola dan pembiayaan perguruan tinggi. Skema penerimaan yang transparan perlu diutamakan supaya mahasiswa tidak lagi jadi sapi perah. Aparat pengawasan internal juga diminta jadi garda terdepan cegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
KPK belum membeberkan detail besaran nilai pemerasan. Yang jelas, proses hukum terus berjalan dan nama-nama baru bisa menyusul seiring pendalaman dugaan aliran uang.
Pendidikan tinggi memang mahal. Tapi bukan berarti mahalnya itu sah dipungut diam-diam lewat jalur belakang.
