Indonesia Masuk BRICS: Barat Ajukan Pertanyaan Tajam, Ini Penjelasannya
Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan negara Barat mempertanyakan keanggotaan penuh Indonesia di BRICS. Setelah keinginan bergabung pasca pelantikan Presiden Prabowo, Indonesia resmi menjadi anggota BRICS Januari 2025 bersama UEA. Hal ini menyoroti posisi geopolitik Indonesia yang dianggap gamang oleh sebagian pihak.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengejutkan publik dengan mengungkapkan desakan pertanyaan dari banyak negara Barat terkait keputusan Indonesia menjadi anggota penuh BRICS. Pengungkapan ini, disampaikan di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026), menelanjangi kegamangan posisi geopolitik Indonesia yang kini dianggap condong ke blok Rusia-China, berpotensi merenggangkan hubungan dengan Amerika Serikat.
Langkah strategis Indonesia bergabung dengan BRICS pada Januari 2025, tak lama setelah pelantikan Presiden Prabowo Subianto Oktober 2024, kini menjadi sorotan tajam. Negara-negara Barat melihat keanggotaan ini sebagai indikator jelas pergeseran haluan, menempatkan Indonesia pada persimpangan berbahaya di tengah krisis geopolitik global.
Dilema Geopolitik Indonesia
Utut Adianto, dalam seminar ‘Relevansi Gerakan Asia Afrika dalam Krisis Geopolitik Saat Ini’, menegaskan kesepakatannya dengan Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengenai kegamangan pemerintah Indonesia dalam menentukan arah kebijakan luar negeri. Pernyataan ini membuka luka lama tentang identitas politik luar negeri bebas aktif yang kini dipertanyakan.
Pemerintah Indonesia disebut-sebut langsung menyatakan keinginan bergabung dengan BRICS setelah Presiden Prabowo Subianto dilantik pada 20 Oktober 2024. Keputusan ini berujung pada penerimaan Indonesia sebagai anggota penuh BRICS pada Januari 2025, bersama Uni Emirat Arab (UEA) dan negara-negara baru lainnya.
Langkah ini sontak memicu reaksi keras dari negara-negara Barat. Mereka mempertanyakan mengapa Indonesia, yang selama ini dikenal menjaga keseimbangan, kini memilih untuk merapat ke BRICS yang secara implisit diasosiasikan dengan pengaruh Rusia dan China.
Konsekuensi dari pilihan ini sangat nyata. Keanggotaan BRICS secara langsung menempatkan Indonesia di kutub yang berlawanan dengan kepentingan Amerika Serikat, sebuah fakta yang tidak akan diabaikan Washington.
Situasi ini menciptakan dilema mendesak bagi Indonesia, memaksa pemerintah untuk menghadapi konsekuensi dari pilihan geopolitik yang telah diambil, baik itu dalam bentuk tekanan ekonomi maupun diplomatik dari Barat.
Peringatan Keras Utut Adianto
Utut Adianto tidak menahan diri dalam menyampaikan kekhawatirannya. Ia mengutip langsung pernyataan Hasto Kristiyanto dan memperingatkan dampak serius dari pilihan ini.
“Yang perlu saya jelaskan adalah situasi kita saat ini. Tadi disampaikan oleh Pak Sekjen, kita gamang terhadap situasi ini. Berpihak ke manakah kita?” kata Utut, menyoroti kebingungan arah Indonesia.
Ia melanjutkan, “Kemudian dalam perjalanannya, hampir semua negara Barat menanyakan kenapa kita bergabung ke BRICS.” Pertanyaan ini bukan sekadar keingintahuan, melainkan indikasi kekhawatiran yang mendalam.
“Biasanya, kalau kita sudah condong ke satu kutub, dalam hal ini Rusia dan China, kita tidak akan diterima oleh Amerika Serikat,” tegas Utut, memberikan peringatan keras tentang ancaman putusnya hubungan strategis dengan AS.
Pernyataan Utut ini disampaikan di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, dalam rangka Peringatan 71 Tahun Konferensi Asia Afrika. Seminar ini bertujuan mengkaji relevansi Gerakan Asia Afrika di tengah krisis geopolitik saat ini, sebuah konteks yang ironis mengingat Indonesia kini menghadapi tantangan serupa dalam menentukan posisinya.