Prabowo Bidik Kualitas Pendidikan Lewat Papan Digital: Mampukah Ubah Wajah Sekolah?

Presiden RI Prabowo Subianto menebar janji digitalisasi pendidikan nasional, menargetkan penambahan Papan Interaktif Digital (PID) secara masif di seluruh sekolah Indonesia tahun ini. Klaim ini muncul saat Prabowo meninjau SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4), di tengah pertanyaan besar tentang kesiapan infrastruktur dan pemerataan kualitas.

Prabowo mengklaim sistem PID akan memperkuat interaktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM) dan menyiapkan generasi muda menghadapi persaingan global melalui penguasaan bahasa asing, bahkan sejak sekolah dasar. Namun, janji ini datang tanpa rincian anggaran dan mekanisme implementasi yang jelas untuk menjangkau pelosok negeri.

Rencana Agresif Tanpa Rincian Jelas

Pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), disebut-sebut telah memfasilitasi setiap sekolah dengan minimal satu PID. Prabowo kini mendesak penambahan tiga hingga empat unit PID per sekolah, dengan target agresif “tahun ini” untuk seluruh Indonesia. Ini adalah janji yang menuntut anggaran fantastis dan kecepatan distribusi yang belum pernah terjadi.

PID diklaim akan mengubah cara belajar-mengajar, memungkinkan silabus dan materi disimpan digital, serta mudah diakses guru maupun siswa kapan saja. Sebuah visi yang menuntut bukan hanya perangkat keras, tetapi juga kesiapan konten digital dan adaptasi kurikulum yang masif.

Lebih jauh, pemerintah berencana menguatkan kualitas pengajaran melalui sistem terpusat dari Jakarta. Skema ini termasuk perekrutan penutur asli (native speaker) untuk Bahasa Inggris dan Mandarin, yang rekamannya akan disiarkan melalui PID. Ini memicu pertanyaan tentang peran dan pengembangan guru lokal di daerah.

Prabowo secara tegas menekankan pentingnya penguasaan bahasa asing—Inggris dan Mandarin—bagi siswa, bahkan mulai dari tingkat SD, sebagai bekal menghadapi persaingan global. Sebuah arah kebijakan yang, jika tanpa persiapan matang, berpotensi membebani siswa dan mengabaikan konteks lokal.

Target ambisius ini memicu keraguan serius. Tanpa infrastruktur internet yang stabil, pasokan listrik memadai, dan pelatihan guru yang komprehensif di daerah terpencil, janji digitalisasi ini berisiko menjadi program elitis yang hanya dinikmati segelintir sekolah di perkotaan.

Ambisi Presiden Lewat Kutipan Langsung

“Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital. Smartboard. Sekarang baru satu per sekolah. Ada yang dua. Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin tiga, empat lagi. Tahun ini kita perjuangkan tiga tambahan ke seluruh Indonesia,” kata Prabowo, menunjukkan skala ambisinya yang mendesak.

Ia menambahkan, “Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software, membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi-ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran.” Sebuah gambaran ideal yang jauh dari realita kebanyakan sekolah di Indonesia.

Mengenai penguatan pengajaran, Prabowo menyatakan, “Nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya Bahasa Inggris ya kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu… Bahasa Mandarin (juga) begitu, kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin, dan beberapa bahasa asing. Mulai dari SD.” Pernyataan ini menegaskan sentralisasi dan fokus pada bahasa asing yang kuat.

Janji Baru di Tengah Tantangan Lama

Kunjungan Prabowo ke SMAN 1 Cilacap adalah bagian dari agenda kerja yang kerap digunakan untuk melontarkan janji-janji kebijakan pendidikan. Namun, implementasi janji serupa di masa lalu seringkali terbentur masalah pemerataan dan keberlanjutan.

Masyarakat menanti bukti nyata dari janji digitalisasi pendidikan ini, bukan sekadar retorika di depan papan interaktif, terutama di tengah ketimpangan akses pendidikan yang masih merajalela di Indonesia.