Prabowo Rangkul Prajogo

Presiden terpilih Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup dengan lima konglomerat kakap di kediaman pribadinya, Padepokan Garudayaksa, Hambalang, Bogor, Selasa (10/2) malam. Pertemuan eksklusif ini, yang berlangsung empat jam, mengukuhkan dugaan konsolidasi kekuasaan ekonomi antara pemerintah mendatang dan segelintir pengusaha raksasa di balik narasi “Indonesia Incorporated”.

Audiensi tersebut, atas permintaan para pengusaha, disebut-sebut sebagai forum diskusi kondisi ekonomi nasional. Namun, sifat tertutup dan peserta yang terbatas memicu pertanyaan serius tentang transparansi dan kepentingan siapa yang sebenarnya diwakili.

Pertemuan Para Raksasa

Lima pengusaha nasional yang hadir adalah Prajogo Pangestu (Barito Pacific Group), Anthony Salim (Salim Group), Franky Widjaja (Sinar Mas Group), Boy Thohir (Adaro Energy), dan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu Group). Mereka adalah figur-figur sentral dalam oligarki ekonomi Indonesia.

Pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga 23.00 WIB itu bukan dihelat di kantor pemerintahan, melainkan di kediaman pribadi Prabowo. Ini menambah keraguan publik mengenai formalitas dan akuntabilitas diskusi yang melibatkan kepentingan ekonomi nasional.

Diskusi berpusat pada tantangan dan peluang ekonomi, serta pentingnya kolaborasi pemerintah dan dunia usaha. Namun, kolaborasi yang hanya melibatkan segelintir pemain besar ini justru memperkuat dominasi mereka, bukan menciptakan pemerataan.

Konsep “Indonesia Incorporated” yang diusung Prabowo diartikan sebagai upaya memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan. Kenyataannya, tanpa melibatkan spektrum pengusaha yang lebih luas, termasuk UMKM, konsep ini berpotensi menjadi alat legitimasi bagi konsolidasi kekuatan ekonomi segelintir elite.

Fokus pembangunan industri yang “berdampak langsung bagi rakyat” dan “menciptakan lapangan kerja” yang ditekankan dalam pertemuan ini terdengar manis di permukaan, namun perlu dibuktikan apakah keuntungan tersebut akan benar-benar mengalir ke bawah atau hanya memperkaya puncak piramida.

Janji Manis dari Hambalang

Prabowo, dalam siaran pers Bakom Pemerintah RI, menyampaikan, “Pembangunan industri harus berdampak langsung bagi rakyat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian bangsa.” Pernyataan ini kontras dengan praktik pertemuan eksklusif yang hanya melibatkan konglomerat besar.

Ia juga mengajak para pengusaha untuk terus berkolaborasi dalam membuka dan memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat sektor riil, serta mendorong pertumbuhan UMKM. Namun, ajakan ini terasa hambar tanpa keterlibatan langsung perwakilan UMKM dalam forum tersebut.

Para pengusaha menyatakan komitmen penuh untuk mendukung arah kebijakan pemerintahan Prabowo, mulai dari pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas gizi dan pendidikan anak-anak, hingga pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa. Komitmen ini patut dicermati, apakah sebatas retorika atau benar-benar akan diterjemahkan dalam aksi konkret yang tidak hanya menguntungkan korporasi mereka.

Pertemuan ini diklaim sebagai ajang silaturahmi untuk menyamakan langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Klaim tersebut sulit dipercaya mengingat sifat eksklusif dan peserta pertemuan yang terbatas pada lingkaran elite ekonomi. Ini justru memperlihatkan pola penguatan oligarki yang berpotensi merugikan keadilan ekonomi yang sejati.