Terobosan Pendidikan: Anak Pembuat Tungku Lolos SMA Berkat Sekolah Rakyat Gratis Pemerintah.

Keterbatasan ekonomi kembali memaksa satu keluarga di Surakarta bergantung pada program pendidikan gratis. Sugiyanto, pembuat tungku berusia 52 tahun, mengirimkan anak sulungnya, Muhammad Roid, ke Sekolah Rakyat (SR) karena tak sanggup membiayai sekolah menengah atas. Ini menelanjangi jurang lebar akses pendidikan berkualitas di tengah masyarakat.

Kasus ini terjadi di Surakarta, Jawa Tengah, dengan Sugiyanto menyampaikan pengakuannya pada Senin (20/4). Kondisi ini menyoroti bagaimana program “gratis” menjadi satu-satunya penyelamat bagi mereka yang terpinggirkan dari sistem pendidikan formal yang kian mahal.

Beban Ekonomi dan Jalan Buntu Pendidikan

Sugiyanto, pria 52 tahun asal Surakarta, hidup dari pekerjaan serabutan sebagai pembuat tungku tradisional atau alas lemari. Penghasilan tak menentu itu harus menopang istri dan tiga anak usia sekolah, memicu kekhawatiran besar tentang kelanjutan pendidikan mereka.

Anak sulungnya, Muhammad Roid, berhasil diterima di SMA SR 17 Surakarta tahun lalu, kini menginjak kelas X semester II. Penerimaan ini terjadi setelah Sugiyanto mendapat informasi Sekolah Rakyat dari SMPN 9 Surakarta, tempat Roid sebelumnya menimba ilmu.

Sekolah Rakyat, menurut Sugiyanto, menjadi satu-satunya jalan. Ia terang-terangan menyatakan, “Untuk disekolahkan ke SMA biasa atau semacamnya, itu tidak punya biaya.” Pengakuan ini menohok realitas mahalnya pendidikan.

Program ini menawarkan pendidikan gratis, lengkap dengan fasilitas makan, seragam, perlengkapan sekolah, laptop, hingga asrama. Sebuah paket yang seharusnya menjadi standar layanan pendidikan, bukan pengecualian.

Fasilitas tersebut secara drastis mengurangi beban Sugiyanto, yang tak lagi memikirkan uang saku harian atau antar-jemput sekolah. Namun, ketergantungan pada program semacam ini mengungkap betapa rapuhnya jaring pengaman sosial dan akses pendidikan dasar yang layak.

Apresiasi Berbalut Ironi

Pada Senin (20/4), Sugiyanto blak-blakan, “Saya daftarkan anak saya ke Sekolah Rakyat karena tidak punya biaya. Untuk disekolahkan ke SMA biasa atau semacamnya, itu tidak punya biaya.” Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi janji pendidikan gratis yang kerap digaungkan.

Ia mengakui bahwa program ini “sangat meringankan beban” karena tidak perlu lagi memikirkan uang saku atau biaya antar-jemput. Sebuah pengakuan yang ironis, mengingat beban pendidikan seharusnya tidak pernah menjadi tanggung jawab tunggal orang tua miskin.

Sugiyanto bahkan secara terbuka mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto, menyatakan, “Terima kasih Bapak Prabowo yang telah membantu anak saya bisa sekolah di Sekolah Rakyat, bisa meringankan beban orang tua.” Pujian ini, betapapun tulusnya, menempatkan program pendidikan sebagai komoditas politik ketimbang hak dasar.

Kisah Sugiyanto adalah cerminan jutaan keluarga lain yang terperangkap dalam kemiskinan struktural, di mana hak atas pendidikan layak kerap tergerus oleh ketiadaan biaya. Program-program semacam Sekolah Rakyat, alih-alih menjadi solusi permanen, justru menyoroti kegagalan negara dalam menjamin pendidikan sebagai hak dasar yang tak boleh ditukar dengan belas kasihan atau program populis.