Dari Gerobak Tahu Bulat ke Ruang Kelas: Kisah Inspiratif Dai Mengubah Hidup di Sekolah Rakyat
Program Sekolah Rakyat di Bekasi menyediakan pendidikan gratis bagi siswa putus sekolah. Daifulloh Afif (19) adalah salah satu peserta yang kini melanjutkan pendidikan di SRMA 13 Bekasi. Program ini membantu individu terkendala ekonomi untuk kembali bersekolah. Fasilitas pendidikan dan kebutuhan siswa disediakan gratis.

Daifulloh Afif, 19 tahun, seorang pemuda dari Bekasi, kini kembali duduk di bangku sekolah setelah dua tahun terpaksa putus karena himpitan ekonomi. Ia menjadi salah satu siswa di SRMA 13 Bekasi, sebuah program Sekolah Rakyat yang menjamin pendidikan gratis bagi pesertanya. Keberadaan program ini menyingkap kegagalan sistem pendidikan formal menjangkau mereka yang paling rentan.
Program Sekolah Rakyat, yang membebaskan biaya pendidikan dan kebutuhan dasar siswa, menjadi satu-satunya harapan bagi Daifulloh dan ribuan lainnya yang terlempar dari bangku sekolah akibat kemiskinan. Kasus Daifulloh menyoroti jurang lebar akses pendidikan yang masih menganga, memaksa sebagian anak bangsa mengais rezeki di usia dini alih-alih mengejar ilmu.
Himpitan Ekonomi dan Aspirasi yang Terhambat
Pada usia 16 tahun, Daifulloh terpaksa berhenti di kelas 10 SMA, hanya setelah tujuh bulan mengenyam pendidikan. Ayahnya, seorang penjual jajanan gerobak di Bekasi, tidak mampu menanggung biaya. Kondisi ini mendorong Daifulloh, di usia belia, untuk mengambil alih peran pencari nafkah.
Ia melakoni berbagai pekerjaan: dari berjualan tahu bulat, bekerja di bengkel mobil, hingga menjadi kurir belanja daring dan ekspedisi. Penghasilan pribadi memang didapat, namun itu tidak meredam dahaga pendidikannya. Minatnya pada pemrograman dan cita-citanya menjadi pengusaha terus membara, sebuah ambisi yang nyaris terenggut oleh realitas ekonomi.
Kini, Sekolah Rakyat hadir sebagai penambal lubang yang ditinggalkan sistem. Seluruh fasilitas pendidikan, termasuk buku dan pengajaran, hingga kebutuhan sehari-hari seperti perlengkapan mandi, sepatu, kaos kaki, tas, dan pakaian, disediakan gratis. Bahkan, makan bergizi tiga kali sehari di asrama turut ditanggung.
Sistem di Sekolah Rakyat juga mengembalikan Daifulloh pada rutinitas disiplin seorang pelajar. “Dulu saya sering sampai pagi (berdagang), bahkan sampai jam 2 atau 3 pagi. Jadi biasanya baru bangun sekitar jam 10. Sekarang, saya selalu bangun pagi,” terang Daifulloh, menyoroti perubahan fundamental dalam gaya hidupnya.
Program kewirausahaan di SRMA 13 Bekasi, seperti budidaya sayuran yang hasilnya dijual dan manfaatnya kembali ke siswa, menjadi ruang bagi Daifulloh mengembangkan minat bisnisnya. Sebuah ironi bahwa pendidikan kejuruan praktis semacam ini justru harus ditemukan di luar jalur formal yang seharusnya inklusif.
Suara dari Lapangan: Harapan di Tengah Kegagalan
“Dulu saya pernah sekolah SMA sampai kelas 10, tapi tidak sampai lulus. Saya sekolah cuma sekitar tujuh bulan,” kenang Daifulloh getir. “Karena orang tua kurang biaya.” Pengakuan ini menjadi tamparan keras bagi janji pendidikan yang merata, menunjukkan bahwa biaya masih menjadi tembok penghalang utama.
Meskipun harus banting tulang di jalanan, api semangat Daifulloh untuk menuntut ilmu tidak pernah padam. “Karena dari dulu sebenarnya saya ingin sekolah SMA,” ujarnya, mengungkap minatnya pada pemrograman dan ambisi menjadi pengusaha. Keinginan sederhana yang seharusnya mudah diakses, namun terhalang sistem.
“Menurut saya, Sekolah Rakyat sangat membantu. Karena di luar sana masih banyak orang yang putus sekolah karena biaya,” tegas Daifulloh. Ia menambahkan, “Dengan adanya Sekolah Rakyat ini, orang-orang masih bisa punya harapan baru untuk meraih cita-cita ke depannya tanpa harus pusing memikirkan biaya.” Sebuah testimoni yang menggarisbawahi kegagalan negara dalam menyediakan jaring pengaman pendidikan yang memadai.
Kisah Daifulloh Afif bukan sekadar cerita pribadi tentang perjuangan, melainkan cerminan sistemik bahwa pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata inklusif. Kehadiran Sekolah Rakyat, meskipun patut diapresiasi, secara tidak langsung mengakui kegagalan negara dalam memastikan setiap anak memiliki hak fundamental atas pendidikan tanpa terbebani biaya. Program ini mungkin memberi harapan, namun pertanyaan besar tetap menggantung: mengapa negara baru mampu menyediakan solusi parsial setelah begitu banyak anak terlanjur putus sekolah?