Dari Putus Sekolah ke Bangku Kelas: Anak Pemulung Boyolali Kini Raih Pendidikan Gratis di Sekolah Rakyat

Seorang anak pemulung di Boyolali, Jawa Tengah, kembali mengecap bangku pendidikan setelah setahun putus sekolah. Syifa, anak dari Sarjo (50), kini terdaftar dalam program Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, sebuah inisiatif yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan disalurkan Kementerian Sosial, setelah sebelumnya terhimpit ketiadaan biaya.

Kembalinya Syifa ke sekolah menyoroti ironi akses pendidikan dasar di tengah keterbatasan ekonomi. Kisah Sarjo, yang berjuang memulung dan berjualan pakaian bekas demi lima anaknya, mengungkap realitas pahit di mana pendidikan menjadi kemewahan, bukan hak fundamental, hingga intervensi program pemerintah menjadi satu-satunya harapan.

Sarjo, warga Desa Mriyan, Taman Sari, Boyolali, menggantungkan hidup dari hasil memulung botol plastik, kaleng, kertas, serta berjualan pakaian bekas. Penghasilan tidak menentu ini, jauh dari kata cukup, secara brutal membatasi akses keluarganya terhadap kebutuhan dasar, termasuk pendidikan.

Kondisi ekonomi keluarga Sarjo begitu genting hingga salah satu anaknya terpaksa berhenti sekolah selama setahun penuh. Sebuah indikasi bahwa sistem pendidikan belum sepenuhnya menjangkau kelompok paling rentan, memaksa mereka mengorbankan masa depan demi kelangsungan hidup hari ini.

Harapan muncul saat pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memperkenalkan Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen. Program ini menjadi jalan keluar darurat bagi keluarga Sarjo, menanggung penuh biaya pendidikan, tempat tinggal, perlengkapan belajar, hingga kebutuhan makan Syifa.

Fasilitas lengkap ini secara langsung meringankan beban Sarjo, yang sebelumnya terjerat dilema antara mengisi perut atau menyekolahkan anak. Sebuah solusi parsial yang menutupi lubang besar dalam jaring pengaman sosial pendidikan.

Kasus Syifa bukan anomali. Ribuan anak lain di seluruh Indonesia menghadapi nasib serupa, terlempar dari sistem pendidikan karena kemiskinan struktural. Program seperti ini, meski patut diakui manfaatnya, seharusnya tidak menjadi pengecualian, melainkan standar akses pendidikan yang merata.

Suara dari Lapangan

“Alhamdulillah ada pendamping PKH yang menawarkan kalau ada program baru dari Pak Prabowo, dari Kementerian Sosial, jadi anak saya mau ikut sekolah lagi,” ujar Sarjo, Selasa (21/4), di rumahnya. Pernyataan ini mencerminkan kelegaan seorang ayah yang menyaksikan anaknya kembali memiliki kesempatan, namun juga menyoroti ketergantungan pada belas kasihan program.

Ia menambahkan, “Kalau pengennya sih mau jadi dokter, kata anaknya begitu. Kalau saya yang penting mau menempuh pendidikan dulu. Kalau mau jadi apa nanti terserah anaknya, saya cukup mendukung saja.” Mimpi besar Syifa untuk menjadi dokter, kini setidaknya bisa kembali dirajut, meski jalannya terjal dan bergantung pada program pemerintah.

Sarjo juga mengungkapkan rasa syukurnya atas fasilitas yang ditanggung penuh. “Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih, itu semuanya sudah lengkap. Jadi saya enggak usah ngasih anak saya, cukup doa yang saya kasih sama anak saya,” katanya. Sebuah pengakuan pahit tentang betapa pendidikan anak kini sepenuhnya ditanggung negara, alih-alih menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan keluarga yang difasilitasi negara.

Tantangan Pendidikan Merata

Kisah Sarjo dan Syifa menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan nasional. Kembalinya Syifa ke sekolah melalui program khusus, alih-alih sistem reguler, mengungkap celah lebar dalam pemerataan akses pendidikan yang masih membiarkan anak-anak dari keluarga miskin terpinggirkan.

Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen, meski memberikan solusi individual, tidak meniadakan fakta bahwa jutaan anak Indonesia masih berhadapan dengan tembok kemiskinan yang menghalangi hak mereka untuk belajar. Pertanyaannya, sampai kapan negara akan terus menambal lubang dengan program ad-hoc, bukan solusi sistemik?