Fahira Idris Paparkan 7 Strategi Krusial untuk Transformasi Posyandu
Anggota DPD RI Fahira Idris mengusulkan tujuh rekomendasi transformasi Posyandu. Tujuannya adalah memperkuat peran Posyandu sebagai fondasi layanan kesehatan primer di tengah tantangan stunting, penyakit tidak menular, dan kesehatan ibu-anak. Posyandu dinilai strategis sebagai simpul layanan terdekat masyarakat untuk promotif, preventif, dan deteksi dini.

Anggota DPD RI Fahira Idris mendesak transformasi fundamental Posyandu dengan tujuh rekomendasi krusial. Desakan ini dilontarkan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/4), menyoroti kegagalan sistem layanan kesehatan primer di tengah krisis stunting, penyakit menular, dan masalah kesehatan ibu-anak yang kian parah.
Fahira menegaskan, Posyandu harus lebih dari sekadar tempat timbang balita; ia wajib menjadi garda terdepan layanan berbasis siklus hidup—mulai dari ibu hamil hingga lansia. Ini adalah pengakuan telanjang atas ketidakmampuan sistem kesehatan saat ini mencapai masyarakat akar rumput.
Kegagalan Sistem Terungkap
Krisis kesehatan primer—stunting, penyakit tidak menular, persoalan ibu-anak, kesehatan jiwa, hingga penuaan penduduk—menjadi latar belakang mendesaknya rekomendasi ini. Fahira menilai Posyandu “strategis” sebagai simpul terdekat masyarakat, namun klaim ini justru menyoroti jurang antara harapan dan realitas di mana akses kesehatan dasar masih menjadi barang mewah di banyak wilayah, memaksa Posyandu memikul beban yang seharusnya ditopang sistem yang lebih kokoh.
Rekomendasi pertama Fahira menuntut penguatan Posyandu secara substantif, bukan hanya administratif, berbasis enam Standar Pelayanan Minimal. Ini berarti Posyandu wajib menjadi pusat layanan terintegrasi: kesehatan, edukasi keluarga, perlindungan sosial, dan penguatan ketahanan komunitas—sebuah daftar panjang tugas yang belum terealisasi.
Kedua, Fahira mendesak peningkatan kapasitas dan kesejahteraan kader Posyandu. Kader, disebut “tulang punggung”, justru terbebani tugas kompleks tanpa dukungan pelatihan berkelanjutan, teknologi, atau insentif layak. Kondisi ini membuktikan negara abai terhadap garda terdepan kesehatannya.
Ketiga, Posyandu harus berbasis data dan digitalisasi layanan. Dorongan ini menyingkap fakta bahwa pencatatan tumbuh kembang, skrining risiko, dan pemantauan gizi masih tertinggal, menghambat intervensi presisi yang sangat dibutuhkan. Tanpa data akurat, kebijakan hanya akan menjadi omong kosong.
Pengakuan Kritis dari Senator
“Kalau ingin transformasi kesehatan primer berhasil, maka Posyandu harus diperkuat,” tegas Fahira di Komplek Parlemen. Ia menambahkan, “Karena di situlah titik temu negara dan warga dalam upaya promotif, preventif, deteksi dini, dan pemberdayaan yang paling nyata.” Pernyataan ini menegaskan kegagalan implementasi di tingkat dasar.
Aktivis perempuan dan perlindungan anak itu menekankan peran krusial kader. “Transformasi tidak akan berjalan tanpa kader yang kuat,” ujarnya.
Fahira melanjutkan, “Kader adalah tulang punggung Posyandu”—sebuah pengakuan yang kontras dengan minimnya dukungan nyata bagi mereka.
Fahira Idris, dikenal sebagai aktivis perempuan dan perlindungan anak, telah lama vokal terhadap isu kesehatan masyarakat. Desakannya ini bukan yang pertama, menyoroti pola masalah yang berulang dan lambannya respons pemerintah.
Peringatan Hari Posyandu Nasional, yang ironisnya disebut Fahira merujuk pada tahun 2026, menjadi penanda mendesaknya reformasi yang tak kunjung terealisasi di lapangan, meskipun urgensinya sudah di depan mata.