Harga Beras Bergejolak: Pemerintah Genjot Pasokan 388,3 Ribu Ton SPHP, Efektifkah?

Di tengah gejolak harga beras yang tak kunjung reda, Perum BULOG mengklaim telah menyalurkan 388,3 ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga akhir April 2026. Angka ini, kurang dari separuh target 828 ribu ton yang dibebankan untuk sepanjang tahun, muncul di tengah keluhan masyarakat atas harga pangan yang terus mencekik.

Klaim efektivitas program SPHP sebagai “instrumen strategis” menjaga stabilitas harga beras dipertanyakan. Realitas di pasar menunjukkan harga beras tetap tinggi, menyoroti kegagalan intervensi pemerintah dalam meredam volatilitas pasokan dan permintaan yang kian akut.

Target yang Jauh dari Terpenuhi

Rincian penyaluran beras SPHP menunjukkan 221 ribu ton disalurkan pada Januari-Februari 2026, diikuti 167,3 ribu ton pada Maret-April. Total 388,3 ribu ton dalam empat bulan pertama menyisakan target lebih dari 400 ribu ton yang harus dipenuhi BULOG dalam delapan bulan ke depan.

Penugasan penyaluran 828 ribu ton beras SPHP untuk 2026 ini mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026. Dokumen ini secara implisit mengakui adanya krisis pangan, namun responsnya masih jauh dari memadai.

BULOG menyalurkan beras melalui berbagai jalur: pedagang pengecer di pasar rakyat, BUMN, koperasi, outlet binaan pemerintah daerah, hingga dukungan TNI dan Polri dalam Gerakan Pangan Murah (GPM). Jaringan distribusi diperkuat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini diklaim mencapai 80 ribu titik, serta ritel modern dan swalayan. Namun, jangkauan luas ini belum mampu menjamin harga beras stabil di tingkat konsumen akhir.

Beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kualitas medium. Harga Jualnya mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET): Rp12.500 per kg untuk Zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kg untuk Zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kg untuk Zona 3 (Maluku dan Papua). Namun, harga di pasar seringkali jauh melampaui patokan HET, bahkan untuk beras medium sekalipun.

Klaim BULOG mengenai “dukungan stok yang memadai” dan “sinergi lintas sektor” berbanding terbalik dengan kenyataan inflasi beras yang terus menghantam daya beli masyarakat. Ini menunjukkan adanya masalah fundamental dalam manajemen pangan nasional yang belum tersentuh.

Klaim Stabilitas yang Kontras

Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, bersikeras bahwa penyaluran beras SPHP “dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau.” Pernyataan ini disampaikan pada Kamis, 30 April 2026.

Pernyataan Rizal kontras dengan laporan harga pangan di berbagai daerah yang masih fluktuatif, bahkan cenderung naik signifikan.

Publik menuntut bukti nyata efektivitas program ini, bukan sekadar klaim optimistis di tengah tekanan ekonomi yang nyata.

Gejolak harga beras telah menjadi momok berulang bagi masyarakat Indonesia, khususnya kelompok berpenghasilan rendah. Program SPHP, meski telah berjalan, belum memberikan jaminan stabilitas harga yang substansial, menyoroti kegagalan fundamental dalam manajemen pangan nasional dan kapasitas pemerintah menjaga akses pangan terjangkau.