MUI Desak Ormas Islam Kendalikan Lisan: Stabilitas Nasional Dipertaruhkan!

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar secara gamblang mendesak seluruh organisasi masyarakat (ormas) Islam agar menahan diri dari kritik dan menjaga stabilitas nasional. Desakan ini secara khusus menyoroti “lisan dan perbuatan” yang dinilai berpotensi menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat, sebuah seruan yang tampak mengancam ruang diskursus publik.

Instruksi tegas ini disampaikan KH Anwar dalam silaturahmi nasional ormas Islam dan halalbihalal Idulfitri 1447 H MUI di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (15/4/2026). Langkah MUI ini secara eksplisit diselaraskan dengan narasi dukungan terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut tengah bertekad membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan.

Konteks Desakan Stabilitas

Pernyataan MUI ini muncul di tengah transisi pemerintahan, menempatkan ormas Islam pada posisi sebagai pilar pendukung, bukan pengawas kritis. KH Anwar menegaskan bahwa tugas utama tokoh umat Islam kini adalah “menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif.” Ungkapan ini secara implisit menuntut kepatuhan dan peredaman suara-suara yang mungkin mengganggu agenda pemerintah.

MUI, melalui ketuanya, secara terbuka mengaitkan stabilitas nasional dengan kemampuan pemerintah baru menjalankan programnya tanpa hambatan signifikan. Ini memposisikan ormas Islam sebagai agen stabilitas, yang berpotensi mengorbankan peran independen mereka dalam menyuarakan aspirasi atau ketidakpuasan masyarakat.

Pernyataan Kunci KH Anwar Iskandar

KH Anwar Iskandar tanpa ragu menyatakan, “Kewajiban kita sebagai tokoh umat Islam menyediakan situasi yang memungkinkan pemimpin negara ini membangun dengan tenang, membangun dengan baik, membangun dengan konstruktif. Itu yang dibutuhkan.” Pernyataan ini menegaskan prioritas pada ketenangan dan konstruktivitas, yang dalam konteks politik sering diartikan sebagai minimnya oposisi atau kritik.

Peran MUI dan Implikasi

Langkah MUI ini menandai pergeseran fokus dari peran tradisionalnya sebagai penjaga moral dan penengah, menjadi entitas yang secara aktif mendukung narasi stabilitas pemerintah. Desakan untuk “menjaga lisan dan perbuatan” dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk membatasi kebebasan berekspresi dan potensi kritik konstruktif dari ormas Islam. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana peran ormas Islam akan berkembang di bawah tekanan untuk menjaga stabilitas demi pembangunan nasional.