Pemerintah Revitalisasi SMPN 3 Jiken: Ini Dampak Nyata Bagi Ekonomi dan Peluang Kerja Warga

Revitalisasi SMP Negeri 3 Jiken di Blora, Jawa Tengah, menjadi sorotan bukan karena kemegahan proyeknya, melainkan karena narasi “lapangan kerja” sementara di tengah “tantangan ekonomi domestik” yang parah. Proyek perbaikan sekolah di Desa Jiwarejo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, yang dilaporkan berlangsung hingga Sabtu (25/4), dielu-elukan sebagai penyelamat hidup, meski hanya menawarkan pekerjaan jangka pendek bagi segelintir warga.

Pekerja proyek terang-terangan melontarkan sanjungan kepada Presiden RI Prabowo Subianto, mengaitkan pekerjaan ini langsung dengan kebijakan personalnya. Klaim proyek ini sebagai “sumber harapan, penghidupan, sekaligus kebanggaan” bagi warga sekitar justru menelanjangi betapa gentingnya situasi ekonomi di daerah tersebut, di mana satu proyek bangunan sekolah bisa dianggap solusi fundamental.

Konteks Ekonomi di Balik Proyek Revitalisasi

Krisis lapangan kerja yang melilit masyarakat Blora terungkap jelas dari pernyataan para pekerja. Kesempatan terlibat dalam proyek revitalisasi 14 ruangan SMPN 3 Jiken—meliputi pembongkaran atap, jendela, pintu, lantai, plafon, hingga dinding—seakan menjadi oase di tengah gurun. Namun, skala proyek ini, meski disebut “cukup besar” oleh pelaksana, tetaplah proyek tunggal dengan durasi terbatas.

Keterlibatan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dalam dokumentasi dan penyebaran narasi ini patut dipertanyakan. Mengapa sebuah proyek infrastruktur rutin pemerintah didorong dengan narasi emosional yang begitu kental, lengkap dengan ucapan terima kasih personal kepada kepala negara? Ini mengindikasikan upaya pembentukan citra yang kuat, menempatkan proyek negara sebagai “hadiah” personal dari presiden.

Narasi “gotong royong, harapan, dan masa depan yang lebih baik” yang disematkan pada revitalisasi ini terasa ironis. Harapan tersebut menggantung pada proyek yang sifatnya sementara, bukan pada kebijakan ekonomi makro yang berkelanjutan untuk mengatasi kesulitan mencari kerja. Pembangunan fisik memang penting, tetapi narasi yang terlalu mempersonalisasi dan mengagungkan satu proyek kecil ini mengaburkan gambaran besar masalah ekonomi.

Proyek ini memang menyediakan upah bagi beberapa keluarga, namun tidak menawarkan solusi struktural terhadap kemiskinan atau pengangguran kronis. Ketergantungan masyarakat pada proyek instan semacam ini justru menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi lokal. Ini bukan “kebanggaan”, melainkan pengingat pahit akan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi secara konsisten.

Pemerintah semestinya fokus pada penciptaan ekosistem ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, bukan hanya mengandalkan proyek-proyek ad-hoc yang kemudian dipolitisasi. Narasi “penghidupan” dari proyek ini adalah cerminan dari kegagalan sistemik dalam menyediakan kesempatan kerja yang layak dan permanen.

Suara dari Lapangan: Ketergantungan dan Apresiasi Politik

“Sangat membantu. Karena sekarang kan cari pekerjaan agak susah. Dengan aktifkan proyek ini ya, bisa buat lapangan pekerjaan,” ujar Eko Hersantoso, seorang pekerja bangunan, dengan nada penuh syukur yang juga menyiratkan keputusasaan akan langkanya pekerjaan lain. Pernyataan ini menegaskan betapa krusialnya proyek ini bagi kelangsungan hidupnya.

Sipo Arief Sugianto, Ketua Pelaksana proyek, juga tidak menutupi dampak langsung proyek ini pada dirinya dan tim. “Ya senang ya, dapat gajian ini,” katanya singkat, sebuah pengakuan jujur akan manfaat finansial yang datang dari pekerjaan sementara.

Baik Eko maupun Sipo secara eksplisit menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. “Terima kasih untuk Pak Prabowo, dengan adanya pembangunan ini, saya bisa mendapatkan pekerjaan. Sehat-sehat selalu, Pak Presiden Prabowo,” ucap Eko, diikuti oleh Sipo, “Terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto telah memberi lapangan kerja kepada saya dan teman-teman saya.” Ungkapan ini, meski tulus dari pekerja, secara efektif menjadi endorsement politik terhadap kepala negara yang dananya berasal dari APBN, bukan kantong pribadi.

Revitalisasi SMPN 3 Jiken, yang seharusnya menjadi cerita tentang peningkatan fasilitas pendidikan, justru berubah menjadi studi kasus bagaimana proyek pemerintah dipolitisasi dan dieksploitasi untuk membangun citra. Di tengah janji “masa depan yang lebih baik” bagi siswa, proyek ini lebih dulu menyoroti kerapuhan ekonomi dan ketergantungan masyarakat pada pekerjaan jangka pendek.

Ini menuntut pertanyaan serius: apakah pemerintah benar-benar mengatasi “tantangan ekonomi domestik” dengan solusi fundamental, atau hanya memberikan “obat penenang” sementara melalui proyek-proyek yang kemudian diklaim sebagai prestasi personal?