Pemkab Pati Pacu Ekonomi Lokal: Wisata Siswa Jadi Motor Penggerak Destinasi Daerah
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melarang pungutan di sekolah negeri dan mengarahkan wisata siswa ke destinasi lokal. Kebijakan ini bertujuan mendongkrak ekonomi daerah Pati serta melindungi orang tua. Peningkatan layanan Puskesmas hingga sore hari juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.
Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra secara mengejutkan mengumumkan larangan pungutan di sekolah negeri dan mengarahkan wisata siswa ke destinasi lokal. Kebijakan ini, yang disampaikan dalam forum Musyawarah Cabang (Muscab) PKB DPC Kabupaten Pati di Hotel Gitrary, Kamis (16/4/2024), memicu pertanyaan tentang urgensi dan forum pengumumannya.
Langkah ini diklaim bertujuan ganda: meringankan beban finansial orang tua dan memutar roda ekonomi UMKM lokal. Namun, pengumuman di tengah acara partai politik menggarisbawahi upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan respons cepat terhadap isu-isu krusial, meski implementasinya masih harus dibuktikan.
Larangan Pungutan dan Intervensi Wisata
Larangan pungutan di sekolah negeri, termasuk yang dilakukan komite sekolah atau pihak lain, ditegaskan melalui edaran resmi. Ini menyoroti praktik pungutan yang selama ini meresahkan orang tua dan seringkali luput dari pengawasan. Kebijakan ini secara langsung menargetkan celah-celah pengumpulan dana yang membebani masyarakat.
Bersamaan dengan itu, Risma Ardhi Chandra juga mengarahkan agar wisata siswa cukup dilakukan di dalam daerah. Ini merupakan intervensi langsung terhadap pilihan sekolah dan orang tua, dengan dalih menggerakkan sektor ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kabupaten Pati. Kebijakan ini secara implisit mengakui bahwa ekonomi lokal belum berdaya tanpa dorongan paksa.
Infrastruktur dan Layanan Kesehatan yang Terbengkalai
Plt Bupati Pati juga menyoroti sektor infrastruktur yang “masih membutuhkan penataan ulang,” mengakui adanya “kendala teknis dan administratif” yang selama ini membelit. Pernyataan ini mengindikasikan masalah kronis dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur daerah yang belum tuntas.
Di sektor kesehatan, Risma menjanjikan peningkatan kualitas layanan melalui optimalisasi waktu pelayanan Puskesmas hingga sore hari. Ini menyiratkan kegagalan layanan kesehatan yang selama ini hanya beroperasi di pagi hari, tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Penegasan Plt Bupati
“Kemarin kami sosialisasikan tidak boleh ada pungutan-pungutan di sekolah negeri, apapun alasannya. Untuk komite dan yang lainnya, sudah kita keluarkan edaran untuk dilarang,” tegas Risma.
Ia menambahkan, “Kami arahkan agar wisata siswa cukup di dalam daerah saja. Ini supaya ekonomi lokal bergerak, UMKM kita bisa ikut merasakan dampaknya.”
Terkait layanan publik, Risma menyatakan, “Puskesmas tidak hanya melayani di pagi hari, tetapi juga akan melayani di sore hari, supaya pelayanan ini lebih merata di semua wilayah.”
Kebijakan ini muncul di tengah desakan publik akan transparansi anggaran pendidikan dan pemerataan ekonomi pasca-pandemi. Pernyataan Plt Bupati Pati ini, disampaikan dalam forum partai politik, menggarisbawahi upaya pemerintah daerah untuk menunjukkan respons cepat terhadap isu-isu krusial, meski implementasinya masih harus dibuktikan.
