Prabowo Gagas Sekolah Rakyat di Tiap Kota/Kabupaten: Solusi Fundamental atau Ide Revolusioner Pendidikan?

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan setiap kota dan kabupaten wajib memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Program ini, diklaim sebagai prioritas utama pemerintahannya, bertujuan menyelenggarakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin di seluruh Indonesia.

Perintah tegas ini disampaikan Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). Wamensos menekankan, meskipun proses di daerah masih berjalan, realisasi Sekolah Rakyat adalah keniscayaan karena ini adalah “perintah presiden”.

Ambisi Pendidikan Gratis

Program Sekolah Rakyat ini menargetkan pemerataan akses pendidikan gratis, sebuah janji kampanye yang kini ditegaskan sebagai mandat presiden. Ini menciptakan tekanan masif bagi pemerintah daerah untuk segera merealisasikan instruksi tersebut.

Wamensos Agus Jabo Priyono memastikan, konsep “berproses” di tingkat kabupaten/kota tidak akan menghalangi implementasi. Hal ini mengindikasikan bahwa instruksi pusat harus dipatuhi tanpa banyak tawar-menawar, mengesampingkan potensi kendala lokal.

Target pembangunan yang ambisius – jika tidak tahun ini, maka awal tahun depan – menunjukkan urgensi yang tinggi. Namun, pertanyaan besar menggantung: bagaimana kesiapan infrastruktur, anggaran, dan tenaga pengajar di ratusan kota/kabupaten dalam waktu sesingkat itu?

Klaim bahwa implementasi “tinggal waktunya saja” mereduksi potensi hambatan logistik dan finansial yang mungkin dihadapi daerah. Ini bisa menjadi beban berat bagi anggaran daerah yang terbatas dan kapasitas birokrasi yang berbeda-beda.

Kualitas pendidikan yang akan diberikan oleh Sekolah Rakyat ini juga menjadi sorotan. Sekadar membangun fisik tidak menjamin peningkatan mutu, terutama bagi segmen keluarga miskin yang sangat membutuhkan pendidikan berkualitas untuk memutus rantai kemiskinan.

Perintah Tak Terbantahkan

Agus Jabo Priyono secara eksplisit menyatakan tekanan perintah presiden. “Prinsipnya gini, jadi presiden itu mintanya setiap kota/kabupaten minimal punya satu (Sekolah Rakyat),” tegasnya.

Ia melanjutkan, menepis keraguan daerah seperti Banggai yang prosesnya masih berjalan. “Saya ingin mengatakan, walaupun sekarang di Banggai sedang berproses, enggak usah khawatir karena itu perintah presiden gitu loh, tinggal waktunya saja.”

Wamensos juga menetapkan tenggat waktu yang ketat. “Kalau tidak bisa mulai tahun ini ya mudah-mudahan karena sudah diusulkan awal-awal tahun depan sudah bisa dibangun.”

Latar Belakang Program

Pernyataan Wamensos ini muncul saat menerima audiensi dari Wakil Bupati Banggai Furqanuddin Masulili, Plt Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Nur Djalal, serta Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Banggai Ronal Putje. Mereka datang untuk membahas implementasi program di wilayahnya.

Sekolah Rakyat, yang berfokus pada pendidikan dasar gratis, bukan konsep baru di Indonesia. Namun, dorongan masif dan target wajib di setiap kota/kabupaten ini menandai intensifikasi program di bawah kepemimpinan baru, dengan tekanan politik yang jelas untuk segera membumikan janji kampanye.