BBM Nonsubsidi Meroket Tak Terkendali: DPR Angkat Bicara Soal Beban Rakyat

Pemerintah, melalui Pertamina, secara mendadak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Kenaikan drastis ini langsung menuai kecaman tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang menuding kebijakan tersebut memberatkan rakyat dan kontradiktif dengan janji sebelumnya.

Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, pada Minggu (19/4/2026), menegaskan bahwa lonjakan harga BBM nonsubsidi ini merupakan kemunduran serius. Kebijakan ini muncul setelah masyarakat sempat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik, menciptakan kebingungan dan kekecewaan publik.

Kenaikan Mendadak, Bebani Rakyat

Kenaikan harga BBM nonsubsidi kali ini terjadi tanpa peringatan awal, mengejutkan banyak pihak. Pertamina dituding abai terhadap dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang sudah tertekan.

Lonjakan harga ini dianggap sangat signifikan, berpotensi memicu efek domino pada kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya. Ini akan semakin menggerus pendapatan rumah tangga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.

Sebelumnya, Pemerintah dipuji karena berani mempertahankan harga BBM subsidi di tengah gejolak harga minyak global. Namun, langkah menaikkan BBM nonsubsidi secara drastis kini dinilai merusak kredibilitas dan kepercayaan publik yang baru saja terbangun.

Anggota DPR menyoroti bahwa kebijakan ini menunjukkan ketidakpekaan Pemerintah terhadap kondisi riil masyarakat. Narasi penenang yang sempat dilempar ke publik kini terasa kosong, hanya menjadi janji manis yang tak bertahan lama.

Kritik keras ini menuntut transparansi lebih dari Pertamina dan Pemerintah mengenai dasar kenaikan harga. Tanpa penjelasan yang memadai, publik hanya akan melihat ini sebagai keputusan sepihak yang menambah penderitaan.

Janji Kosong dan Kekecewaan Publik

“Lagi-lagi Pertamina menaikkan harga BBM tanpa ancang-ancang, dan kenaikannya pun sekarang cukup signifikan. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat,” tegas Mufti Anam, menyoroti pola kenaikan harga yang berulang tanpa sosialisasi.

Ia menambahkan, “Kemarin masyarakat ditenangkan dengan narasi bahwa harga BBM tidak akan naik. Rakyat diminta percaya, diminta tenang. Baru saja masyarakat menyambut dengan sukacita.” Pernyataan ini menggarisbawahi perasaan dikhianati oleh publik.

Menurut Mufti, janji-janji tersebut kini hanya menjadi bualan, membuat rakyat kembali dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi. Kenaikan BBM nonsubsidi ini menjadi pukulan telak bagi mereka yang baru saja merasakan sedikit kelegaan.

Latar Belakang Kebijakan Penuh Kontroversi

Kontroversi kenaikan harga BBM selalu menjadi isu sensitif di Indonesia. Pemerintah kerap dihadapkan pada dilema antara menjaga stabilitas harga dan mengikuti dinamika pasar global, namun kali ini, pilihan kebijakan dinilai jauh dari berpihak kepada rakyat.

Kebijakan yang tidak konsisten ini memicu pertanyaan serius tentang arah kebijakan energi nasional. Rakyat kini menuntut pertanggungjawaban dan solusi konkret, bukan sekadar alasan yang tidak memuaskan.